Hoaks Tentang Penyelenggara dan Hasil Pemilu Bisa Ganggu Legitimasi

Jakarta: Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International StudieS (CSIS) Arya Fernandes meminta masyarakat mewaspadai hoaks atau informasi tidak benar yang menyasar penyelenggara pemilu dan hasil pemilu. Sebab, ketidakbenaran informasi tersebut dapat berpengaruh pada legitimasi pemilu.

Hoaks mengenai hasil pemilu, sambung Arya sempat terjadi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Misalnya saja adanya hoaks mengenai kertas suara yang sudah dicoblos oleh petugas pemilu dan sebagainya.

“Ke depan apakah itu (hoaks) masih disimpan untuk dikeluarkan nanti, tapi kita harus melakukan mitigasi, tentu bahaya dia akan menyasar legitimasi (pemilu),” ujar Arya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk “Dewasa Berdemokrasi pada Pemilu” yang digelar di Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.

Oleh karena itu, Arya mengimbau agar masyarakat mengawasi proses pemilih suara. Tujuannya agar memastikan perhitungan suara dan tabulasi suara berjalan dengan baik.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyampaikan sejak 1 Juli 2023 – 24 Januari 2024, Kominfo sudah mengidentifikasi 227 temuan isu hoaks terkait pemilu. Hoaks itu tersebar di 2975 konten. Dari jumlah itu yang sudah ditindaklanjuti 1558.
 

Baca juga:  Muhaimin Ajak Masyarakat Waspadai Upaya Manipulasi Hasil Pemilu

Ia juga menyampaikan pada pemilu sebelumnya isu-isu hoaks lebih banyak menyangkut politik identitas yang kini turun. Namin Kominfo mewaspadai hoaks yang menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence) karena cukup sulit diidentifikasi.

“Pada Pemilu 2019 kita lihat ada beberapa hoaks yang muncul menggunakan AI tapi bentuknya masih gampang dikenali sekarang jauh lebih smooth sehingga sulit membedakan dengan sekali pandang,” ujar Nezar.

Untuk mengantisipasi semakin maraknya hoaks menjelang akhir pemilu, Nezar mengatakan Kominfo telah mengajak media arus utama serta penyedia platform media sosial. Menurut Nezar, penyebaran hoaks paling rentan terjadi di media sosial.

“Pengguna media sosial atau pemilik akun media sosial konsumen informasi dan pembuat informasi tidak ada gatekeeping atau seleksi informasi atau verifikasi informasi jadi menyebar begitu saja,” ucapnya.