Ilustrasi/Medcom.id
Wandi Yusuf • 27 September 2024 08:47
Jakarta: Kampanye negatif atau negative campaign berdampak buruk bagi kandidat yang tengah berkontestasi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kampanye kotor tersebut bisa merontokkan elektabilitas kandidat.
Demikian dikemukakan Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam. Pernyataan ini dilontarkan terkait mulai ramainya sejumlah isu negatif yang dialamatkan kepada para calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Subang.
"Hati-hati buat para kandidat yang ingin bertarung pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Subang. Ada dua isu negatif yang potensial merontokan elektabilitas kandidat yaitu, isu poligami dan narkoba," kata Arman melalui keterangan tertulis yang diterima, Jumat, 27 September 2024.
Dia menekankan jangan anggap sepele kedua isu tersebut. Keduanya sangat potensial menggerus bahkan merontokkan elektabilitas.
Menurut Arman, dari data survei yang pernah dilakukannya selama ini, hampir di seluruh wilayah mayoritas publik mengaku tak ingin dipimpin oleh kepala daerah yang poligami dan terlibat Narkoba.
Namun, Arman mengakui, di sejumlah daerah ada juga calon bupati poligami yang tetap terpilih sebagai pemenang. Termasuk, yang terlibat kasus korupsi. Bahkan, ada yang sudah dua bulan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun masih terpilih.
Baca: DKPP Sebut Aduan 2024 Lebih Tinggi Ketimbang 2023 |