Penegak Hukum Harus Mampu Atasi Maraknya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Jakarta: Polri berencana membentuk Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO). Direktorat ini harus mampu menjawab tantangan dalam upaya perlindungan anak dan perempuan. 

"Saya menyambut baik pembentukan direktorat khusus penanganan kasus terkait perempuan dan anak di kepolisian sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Tanah Air," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 28 September 2024. 

Pada 20 September 2024, Kepolisian meresmikan pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perdagangan Orang dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang rawan menghadapi tindak kekerasan. Catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengungkapkan jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan sebanyak 18.192 kasus, korban didominasi perempuan dengan total 15.794 korban hingga Agustus 2024.

Berdasarkan tempat kejadiannya, catatan yang sama menyebutkan korban kekerasan terhadap perempuan di Indonesia paling banyak terjadi di rumah tangga. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 11.195 kasus. 

Rerie sapaan akrab Lestari menyampaikan bila melihat catatan tersebut, upaya menangani tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak mudah. Apalagi, tindak kekerasan terjadi di lingkungan keluarga dan biasanya pelaku adalah orang dekat korban. 

Dia mendorong direktorat baru yang dibentuk kepolisian harus memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi memadai dalam memproses kasus tindak kekerasan. Dia juga mendorong aparat penegak hukum terus meningkatkan kepedulian terhadap kasus-kasus tindak kekerasan yang mengancam perempuan dan anak.