Gedung MPR dan DPR. FOTO: MI/Bary Fathahillah
Angga Bratadharma • 30 August 2023 10:11
Jakarta: Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mengimbau Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) terlibat langsung dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Desa.
Hal itu terutama memperjuangkan penentuan anggaran, mengingat selama ini kepala desa tidak bisa berbuat fleksibel di dalam menggunakan anggaran dana desa.
Hal itu disampaikan Hamka saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDTT dengan agenda pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 202 dan pembahasan RKA K/L TA 2024 dalam nota keuangan RAPBN TA 2024 yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
"Pertama, saya menitipkan dulu ke Pak Menteri tolong terlibat langsung di dalam revisi Undang-Undang Desa, Pak. Karena itu lah payung hukum yang kita jadikan dasar termasuk penentuan anggaran," ujar Hamka, dalam keterangan tertulis, Rabu, 30 Agustus 2023.
"Kenapa saya titipkan ini? Karena terlalu banyak impian-impian yang kita harapkan di desa itu bisa terjadi ternyata tidak mampu dilakukan karena keterbatasan anggaran," tambah Hamka.
Anggaran yang diturunkan bersifat mandatory
Ditambah lagi, ungkap Hamka, anggaran yang diturunkan serta dikirimkan dari Kementerian Keuangan kini seluruhnya bersifat mandatory. "Sehingga kepala desa itu tidak bisa berbuat fleksibel di dalam menggunakan anggaran dana desanya," kata Hamka.
"Ini menjadi catatan Pak Menteri, apapun yang kita bicarakan selama apalagi sekarang Rp2,7 triliun, apa yang mau diperbuat? hanya begitu-begitu saja," kata Hamka.
"Nah oleh karena itu, saya mengharapkan keikutsertaan Pak Menteri seandainya revisi UU ada di Komisi V dilakukan, mungkin kita bisa lakukan yang terbaik. Karena di Baleg, maka mohon barangkali berikan pemikiran-pemikiran yang rasional di sana untuk bisa melihat bagaimana desa ke depan," sambung Hamka.
Terkait hal itu, Hamka mengingatkan kembali Kementerian Desa PDTT wajib bersinergi langsung untuk menuangkan segenap pemikiran di dalam revisi UU Desa. "Mungkin pikiran pikiran Pak Menteri bisa arahkan ke sana. Buat lah yang terbaik dengan anggaran Rp2,7 triliun," kata Hamka.
"Jadi saya mengharapkan optimalisasi semua anggaran yang ada. Mudah-mudahan dengan anggaran yang sekecil begini kita bisa manfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan kita semua," tambah Hamka.