Banyumas dan Depok Disiapkan Jadi Percontohan Identitas Kependudukan Digital

Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mempercepat implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna mendukung program perlindungan sosial (Perlinsos). Upaya itu untuk memperkuat integrasi data kependudukan sehingga layanan publik digital menjadi lebih inklusif dan transparan.

Langkah tersebut dibahas dalam audiensi antara Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dengan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas Agus Sriyono dan Kepala Dinas Dukcapil Kota Depok Mary Liziawati di Gedung A Kantor Ditjen Dukcapil, Rabu, 18 Februari 2026.  Teguh mendorong Banyumas dan Depok menjadi daerah piloting baru dalam percepatan implementasi IKD.

“Kabupaten Banyumas dan Kota Depok kami dorong menjadi salah satu daerah piloting baru dalam percepatan implementasi IKD untuk mendukung program prioritas pemerintah di bidang perlindungan sosial,” kata Teguh.

Ia berharap integrasi data kependudukan melalui IKD memperkuat ketepatan sasaran dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial. Teguh juga meminta kedua daerah menyusul keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam transformasi layanan kependudukan digital.

“Kami berharap Banyumas dan Depok dapat menunjukkan komitmen dan menjadi contoh bagi daerah lain. Dukcapil pusat akan mendampingi penuh agar pelaksanaan program ini berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
 

Agus Sriyono menyatakan kesiapan Banyumas menjadi daerah percontohan digitalisasi perlindungan sosial. Menurutnya, strategi percepatan aktivasi IKD telah disiapkan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan transparan.

“Dengan dukungan Dukcapil pusat, kami optimistis target aktivasi ratusan ribu penduduk dapat tercapai tahun ini,” kata Agus.

Mary Liziawati menegaskan komitmen serupa dari Depok. Ia memastikan koordinasi dengan Dukcapil pusat terus diperkuat agar integrasi data berjalan optimal.

“Dengan IKD, masyarakat Depok akan merasakan kemudahan layanan sekaligus jaminan keamanan data pribadi. Kami ingin masyarakat tidak lagi bergantung pada dokumen fisik,” ujarnya.

Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar menekankan konsistensi daerah dalam menjaga kualitas data. “PIAK memastikan sistem pusat siap mendukung daerah. Namun, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada komitmen daerah menjaga kualitas data dan mempercepat aktivasi IKD,” tegasnya.

Sementara itu, Mensuseno menyoroti aspek keamanan data dalam setiap inovasi digital. “Setiap inovasi digital harus diiringi perlindungan data pribadi. Validasi melalui IKD menjadi kunci agar layanan publik tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan tepercaya,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Dukcapil akan memperkuat koordinasi dan pendampingan percepatan aktivasi IKD. Banyumas dan Depok diharapkan menjadi contoh integrasi layanan kependudukan digital untuk berbagai sektor, termasuk bantuan sosial, kesehatan, dan perbankan.