BPS Jakarta Minta Warga Adukan Ketidaksesuaian Desil ke Kelurahan

Jakarta: Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Nurul Hasanudin menegaskan masyarakat yang mendapati ketidaksesuaian desil pada data kependudukan dapat segera melapor ke kelurahan setempat. Langkah ini menanggapi keluhan publik terkait perbedaan status desil ekonomi dengan realitas di lapangan.

“Kenapa harus datang ke kelurahan, karena di sana ada fasilitasnya dan kita bisa bertanya dan kelurahan akan membantu untuk melakukan pengisian form (formulir pengaduan) yang ada,” kata Nurul saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh warga Jakarta untuk kooperatif dan tidak segan memberikan data yang valid kepada petugas BPS saat sensus berlangsung. Keterbukaan warga sangat dibutuhkan mengingat pendataan kependudukan telah diamanatkan oleh undang-undang demi kepentingan pembangunan nasional.

“Sebagai Gubernur Jakarta saya juga mengimbau kepada masyarakat di Jakarta untuk membantu BPS dalam rangka tugas mereka melakukan sensus. Terutama bagi masyarakat-masyarakat yang masih menutup diri kalau ini adalah tugas konstitusi,” kata Pramono.


Ilustrasi. Foto: Dok. Istimewa.

Pramono mengimbau warga agar tidak perlu cemas atau khawatir saat menerima kedatangan petugas sensus. Ia meluruskan anggapan keliru bahwa pendataan ekonomi tersebut bakal dikaitkan dengan urusan pajak.

“Masyarakat diminta untuk menyampaikan jawaban apa adanya dan ini tidak ada hubungan sama sekali dengan, misalnya perpajakan atau dengan hal lain. Ini adalah betul-betul sensus ekonomi untuk mengetahui potret tentang kondisi dan keadaan di Jakarta,” tegas Pramono.

(Metrotvnews.com/Afifah Alfina)