Timwas DPR akan Tengok Layanan Kamar Hotel hingga Menu Katering Calon Jemaah Haji

Majalengka: Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR akan menengok langsung kualitas layanan calon jemaah haji di Tanah Suci. Mulai dari kapasitas kamar hotel, katering, hingga antisipasi calon jemaah nonprosedural.

“Ya, ada beberapa catatan yang mungkin nanti juga kita di lapangan akan melihat. Yang pasti kita akan berpedoman, berpatokan pada hasil Panja ini semua,” ujar Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, usai melepas keberangkatan calon jemaah haji Kloter KJT-24 di Bandara Kertajati, Majalengka, Minggu, 10 Mei 2026.

Dia mengatakan Timwas DPR akan memastikan seluruh kesepakatan pelayanan haji yang dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) DPR benar-benar diterapkan di lapangan, khususnya terkait akomodasi calon jemaah.

“Bagaimana misalkan penempatan di kamar-kamar hotel yang kita sepakati empat orang, kenapa bisa terjadi misalkan ini lebih dari empat orang? Nah, ini kita akan melihat nanti,” tegas Cucun.

Menurut dia, penempatan calon jemaah melebihi kapasitas hanya dapat ditoleransi apabila kondisi kamar luas dan layak. Namun, dia mengingatkan agar calon jemaah tidak dipaksakan tinggal di kamar sempit dengan jumlah penghuni berlebih.

“Kalau emang kamarnya luas, kamarnya luas dan layak, ya kalau misalkan jumlahnya hanya satu-dua kamar kan tidak masalah. Tetapi kalau misalkan ini dipaksakan kamarnya sempit kemudian juga ditumpuk orang lebih dari empat kan gak bagus," lanjut Cucun.
 

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal (kemeja putih). Dok. Istimewa

Selain akomodasi, Timwas DPR menyoroti layanan katering calon jemaah yang menuai keluhan. Cucun menyebut laporan yang diterima lebih banyak terkait kejenuhan menu makanan selama berada di Tanah Suci.

“Ada laporan-laporan bahwa kejenuhan menu mungkin ya, bukan kualitas belum kita lihat. Kejenuhan menu, hanya mungkin menunya harus ada sedikit variatif,” kata Cucun.

Evaluasi tersebut, lanjut Cucun, akan dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan penyelenggara ibadah haji, baik Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi maupun di Tanah Air.

Cucun juga menyoroti penanganan calon jemaah nonprosedural yang kini jauh lebih ketat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Sekarang ini, kemarin kita ketemu dengan Pak Menteri Imipas (Agus Andrianto), tidak ada lagi sekarang bisa lolos orang yang tidak punya visa haji mau ke Saudi bisa berangkat. Semua pasti akan terseleksi, ter-screening,” tegas Cucun.