Ilustrasi ibadah haji. Foto: Istimewa.
Pemerintah Diminta Mitigasi Dampak Geopolitik terhadap Penyelenggaraan Haji 2026
Husen Miftahudin • 23 January 2026 23:18
Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan langkah mitigasi komprehensif untuk mencegah dampak buruk ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026.
"Hari ini ketegangan geopolitik, khususnya di Timur Tengah, harus segera dimitigasi. Yang paling utama adalah keamanan dan kepastian jamaah kita saat berangkat dan pulang dari Tanah Suci," kata Azis dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 23 Januari 2026.
Azis yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan pentingnya pembelajaran dari penyelenggaraan haji tahun sebelumnya. Ia menyinggung pengalaman keterlambatan pemulangan jamaah akibat ketegangan geopolitik di kawasan Teluk.
"Kita sudah punya pengalaman tahun lalu ketika ada ketegangan di Qatar yang berdampak pada keterlambatan kepulangan jemaah. Hal-hal seperti ini tidak boleh terulang dan harus dimitigasi sejak awal," kata dia.
Menurut dia, eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk Iran, harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan ibadah haji ke depan. "Jadi saya berharap ada mitigasi risiko geopolitik dalam penyelenggaran haji tahun ini," tutur Azis.

(Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin. Foto: Istimewa)
"Hari ini ketegangan geopolitik, khususnya di Timur Tengah, harus segera dimitigasi. Yang paling utama adalah keamanan dan kepastian jamaah kita saat berangkat dan pulang dari Tanah Suci," kata Azis dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 23 Januari 2026.
Azis yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan pentingnya pembelajaran dari penyelenggaraan haji tahun sebelumnya. Ia menyinggung pengalaman keterlambatan pemulangan jamaah akibat ketegangan geopolitik di kawasan Teluk.
"Kita sudah punya pengalaman tahun lalu ketika ada ketegangan di Qatar yang berdampak pada keterlambatan kepulangan jemaah. Hal-hal seperti ini tidak boleh terulang dan harus dimitigasi sejak awal," kata dia.
Menurut dia, eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk Iran, harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan ibadah haji ke depan. "Jadi saya berharap ada mitigasi risiko geopolitik dalam penyelenggaran haji tahun ini," tutur Azis.
| Baca juga: BPKH Diminta Antisipasi soal Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Pembiayaan Haji |

(Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin. Foto: Istimewa)
Antisipasi dampak pelemahan rupiah
Sebelumnya, ia juga meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, khususnya akibat fluktuasi nilai tukar rupiah. Sebab, dinamika geopolitik global turut berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.
"Adanya kondisi geopolitik yang panas di belahan dunia lainnya seperti penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat, perang Rusia-Ukraina yang belum usai, serta persoalan di wilayah Greenland. Tentunya kondisi ini juga harus diantisipasi karena berpengaruh terhadap kondisi ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap dolar," kata Azis.
Bukan tanpa alasan, Azis menjelaskan fluktuasi nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji karena pembayaran haji menggunakan tiga mata uang yang terdampak apabila terjadi ketidakpastian ekonomi global.
"Nilai tukar rupiah hari ini sudah mendekati Rp17 ribu per dolar AS. Ini sangat berpengaruh karena penyelenggaraan haji menggunakan pembayaran dengan tiga mata uang, yakni rupiah, SAR, dan dolar," tegas Azis.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Metrotvnews.com