Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya.
Raker di DPR, BGN Diminta Perbaiki Usulan Anggaran
Fachri Audhia Hafiez • 15 June 2026 18:04
Jakarta: Komisi IX DPR meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki usulan anggaran tahun 2027. Hal ini jadi salah satu poin dalam rapat kerja (raker) tertutup Komisi IX DPR bersama BGN.
"Kita minta teman-teman di BGN untuk bisa segera memperbaiki sesuai dengan kebutuhan yang akan dijalankan di tahun 2027," ucap Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir Antara, Senin, 15 Juni 2026.
Charles menjelaskan, data anggaran yang dipaparkan dalam rapat tersebut belum bersifat final. Pasalnya, pagu indikatif yang diajukan merupakan draf hasil susunan jajaran pimpinan BGN terdahulu sebelum dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto.
BGN melaporkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang dipatok pemerintah berada di kisaran Rp270 triliun. Charles menekankan angka itu tidak menjadi acuan baku.
"Saya harus kasih disclaimer (penafian) anggaran ini bukan anggaran yang akan disetujui dan akan digunakan karena ini anggaran yang disusun oleh pimpinan BGN yang lama," tegas Charles.
.jpg)
Kompleks Parlemen, Jakarta. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.
Dia juga membeberkan bahwa pimpinan baru BGN kini tengah merombak dan menyusun ulang seluruh program kerja untuk periode 2027. Berbagai penyesuaian struktural, termasuk efisiensi anggaran secara besar-besaran serta kalkulasi ulang jumlah penerima manfaat, dipastikan bakal terjadi.
"Kami tadi dipastikan oleh teman-teman BGN bahwa ke depan, di 2027, anggarannya pasti akan berkurang jauh. Berapa jumlahnya? Kita juga belum tahu, mereka juga belum bisa memastikan karena proses menghitung masih dilakukan sampai saat ini," tutur Charles.
Selain persoalan pos keuangan, raker ini juga mendiskusikan nasib Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang rencananya akan ditangguhkan. Komisi yang membidangi sektor jaminan sosial dan kesehatan ini turut mematangkan cetak biru (blueprint) pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran ke depannya.