Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. (Anadolu Agency)
Presiden Mesir Tolak Normalisasi Penuh dengan Israel Tanpa Negara Palestina
Willy Haryono • 5 July 2026 18:08
Kairo: Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menegaskan tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel sebelum tercapai perdamaian yang adil, berakhirnya pendudukan Israel atas wilayah Palestina, dan terwujudnya negara Palestina yang merdeka.
Pernyataan tersebut disampaikan Sisi saat meresmikan Markas Komando Strategis Negara di Ibu Kota Administratif Baru Mesir, sebelah timur Kairo, pada Sabtu kemarin, sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi Kepresidenan Mesir.
"Tidak akan ada perdamaian yang langgeng, tidak ada stabilitas yang nyata, dan tidak akan ada normalisasi (dengan Israel) yang didukung rakyat, kecuali melalui perdamaian adil yang mengakhiri pendudukan, menghentikan ketidakadilan dan agresi, mengembalikan hak kepada pemiliknya, serta memberikan keamanan bagi semua pihak," ungkap Sisi, seperti dikutip dari TRT World, Minggu, 5 Juli 2026.
Menurutnya, perdamaian adil akan membuka peluang bagi seluruh masyarakat di kawasan Timur Tengah untuk hidup dalam stabilitas dan kemakmuran.
Selain itu, Sisi menyerukan agar gencatan senjata di Jalur Gaza yang mulai berlaku pada Oktober 2025 terus dipertahankan. Ia juga menyatakan dukungan terhadap kesepakatan kerangka kerja antara Iran dan Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri konflik kedua negara.
Sisi mengimbau seluruh pihak mencegah setiap upaya yang dapat menggagalkan kedua proses tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Sisi meresmikan Markas Komando Strategis Negara yang disebutnya sebagai peningkatan signifikan terhadap kemampuan komando, pengendalian, dan manajemen operasi Mesir.
Menurutnya, fasilitas tersebut dilengkapi infrastruktur teknologi canggih, sistem komunikasi yang aman, kemampuan pengumpulan dan analisis intelijen, serta sistem terpadu yang menghubungkan kepemimpinan politik dan militer.
"Komando ini tidak hanya bertanggung jawab mengelola situasi militer, tetapi juga menjadi pilar utama kemampuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan dan keadaan luar biasa," ujarnya.
Baca juga: Indonesia Tegaskan Tak Ada Normalisasi dengan Israel Sebelum Pengakuan Palestina