Kemenpar Optimistis Capai Target Pembangunan Sektor Pariwisata 2026

Jakarta: Kementerian Pariwisata (Kemenpar) optimistis kinerja sektor pariwisata nasional terus bergerak positif. Sekaligus mampu memenuhi sasaran strategis yang telah ditetapkan pemerintah sepanjang 2026.

"Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata terus berada pada jalur yang mendukung pencapaian target pembangunan tahun 2026 dan menjadi landasan untuk mencapai target yang lebih tinggi pada tahun 2027," ujar Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
 

Optimisme ini didukung oleh tren pertumbuhan positif di berbagai lini. Sepanjang Januari–Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) menembus 6,07 juta kunjungan, naik 7,68 persen secara tahunan (year-on-year). 

Pengeluaran rata-rata turis asing (average spending per arrival) pada triwulan I-2026 juga tumbuh 5,36 persen menjadi USD1.345,61 (sekitar Rp22,68 juta). Tren ini mendongkrak devisa pariwisata sebesar 6,30 persen menjadi USD4,05 miliar.

Kinerja sektor domestik tidak kalah bergairah. Perjalanan wisatawan nusantara mencapai 523,22 juta perjalanan pada lima bulan pertama 2026, tumbuh 2,86 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) pada triwulan I-2026 kini berada di kisaran 4,01 hingga 5,00 persen, meningkat 0,11 hingga 1,10 poin persentase dibanding triwulan I-2025. Dari sisi investasi, realisasinya melonjak signifikan hingga 76,67 persen dengan torehan nilai Rp25,34 triliun pada triwulan I-2026.


Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana. Foto: Dok. Kemenpar.

Akuntabilitas APBN

Selain memaparkan kinerja sektor, Menpar Widiyanti yang hadir bersama Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf Teuku Rifky Harsya dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga ini juga memaparkan Laporan Keuangan TA 2025.

Laporan keuangan tersebut telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada awal Februari 2026. Kemenpar dijadwalkan menerima opini BPK pada Kamis, 16 Juli 2026. Menpar meyakini kementeriannya mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut sejak 2015.

"Rapat kerja ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan DPR untuk memastikan bersama bahwa setiap rupiah anggaran negara dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," papar Widiyanti.

Pada TA 2025, Kemenpar mencatat realisasi anggaran sebesar 95,52 persen dari pagu Rp1,48 triliun. Rincian realisasi per satuan kerja meliputi Satker Pusat (97,74%), Politeknik Pariwisata (93,66%), dan Badan Pelaksana Otorita (90,66%).

Sementara untuk tahun berjalan, per 9 Juli 2026, realisasi fisik program kerja telah menyentuh 59,29 persen dengan realisasi pembayaran keseluruhan sebesar 46,02 persen, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu.

Usul Tambahan Anggaran

Menghadapi target pembangunan pariwisata yang kian meningkat di tahun mendatang, Kemenpar mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,01 triliun dari pagu indikatif TA 2027 untuk menuju pagu ideal sebesar Rp3 triliun.

"Kami berterima kasih atas dukungan DPR atas permohonan kami ini," tambah Widiyanti.

Widiyanti menegaskan, dukungan anggaran yang memadai sangat krusial untuk mengimbangi target pariwisata 2027 yang mencakup peningkatan kunjungan wisman, devisa, investasi, hingga kontribusi ekonomi nasional.

"Oleh karena itu, kami berharap pembahasan mengenai kebutuhan anggaran dapat ditempatkan dalam kerangka untuk memastikan seluruh target tersebut dapat dicapai secara optimal. Kami berharap sinergi dengan Komisi VII DPR RI dapat terus diperkuat agar sektor ini memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan nasional," ucap Widiyanti.