Rais Aam PBNU Buka Suara Soal Gus Yahya Hingga Absen Musyawarah Kubro

Surabaya: Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar, memberikan penjelasan resmi terkait pemberhentian KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatan Ketua Umum PBNU. Langkah ini ditegaskan sebagai keputusan institusional yang konstitusional, bukan tindakan sepihak individu.

Miftachul menyatakan bahwa proses pemberhentian ini merupakan hasil dari fungsi pembinaan dan pengawasan Syuriyah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Anggaran Dasar NU. Hal ini merespons berbagai pandangan publik yang berkembang pascarapat Pleno PBNU pada Selasa, 9 Desember 2025.

"Perlu ditegaskan bahwa keputusan ini bukanlah tindakan sepihak individu, melainkan proses kelembagaan yang bergerak melalui tahapan dan forum resmi organisasi, sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku," ujar Miftachul dalam keterangan tertulisnya, Senin, 22 Desember 2025.
 

Kronologi pemberhentian Gus Yahya 

Pemberhentian ini disebut dipicu oleh sejumlah catatan terkait pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU dan pengawasan tata kelola keuangan. Berdasarkan dokumen tabayun, Syuriyah telah melakukan beberapa tahapan sebelum mengambil keputusan final.

Gus Yahya dinilai mengabaikan instruksi. Keputusan rapat harian pada Juni 2025 diabaikan oleh Ketua Umum yang tetap memaksakan pelaksanaan AKN NU melalui Center for Shared Civilizational Values (CSCV).

Miftachul mengatakan Rais Aam sempat mengeluarkan surat instruksi pada 25 Agustus 2025 untuk menghentikan/menangguhkan AKN NU dan nota kesepahaman dengan CSCV.

"Surat Instruksi Rais Aam PBNU Nomor 4368/PB.23/A.II.08.07/99/08/2025 pada Hari Senin, tanggal 01 Rabi’ul Awwal 1447 H/25 Agustus 2025 Perihal
Penghentian/Penangguhan Pelaksanaan AKN NU dan Nota Kesepahaman PBNU dengan CSCV," ujar Miftachul.


Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar. Foto: Dok. Istimewa.

Miftachul juga menyoroti masalah keuangan, meski tak didetailkan. Syuriyah disebut telah meminta laporan keuangan PBNU melalui surat resmi pada 8 September 2025.

Kemudian, terkait dengan upaya tabayun. Miftachul menuturkan telah dilakukan dua kali upaya tabayun langsung kepada Gus Yahya pada 13 dan 17 November 2025. Namun, pada pertemuan kedua, Gus Yahya meminta undur diri lebih awal dari waktu yang disediakan.

"Dalam pertemuan kedua ini, KH Yahya Cholil Staquf meminta undur diri lebih awal dari waktu yang disediakan oleh Rais ‘Aam," ujar Miftachul.

Puncaknya, Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang dihadiri oleh 118 peserta secara bulat menyetujui pemberhentian tersebut. Forum tersebut juga menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU hingga pelaksanaan Muktamar ke-35 pada 2026.

Polemik musyawarah Kubro Lirboyo 

Terkait Musyawarah Kubro di Lirboyo, Miftachul menyatakan sangat menghormati inisiatif forum kultural tersebut. Namun, dia menekankan bahwa muruah organisasi harus tetap dijaga melalui mekanisme resmi.

"Kami sebenarnya sangat ingin hadir dalam forum tersebut. Termasuk ingin melakukan tabayun kepada KH Ma’ruf Amin (Rais Aam PBNU Masa Khidmat
2015-2018). Namun, dengan mempertimbangkan berbagai masukan terkait aspek legalitas dan konstitusionalitas forum, maka dengan berat hati kami
mempertimbangkan ulang keinginan tersebut," ujar Miftachul.

Miftachul mengonfirmasi telah menerima utusan dari Lirboyo pada Senin pagi, 22 Desember 2025, untuk menjaga kelancaran komunikasi antarpengurus. Dalam waktu dekat, Syuriyah PBNU berencana memberikan penjelasan langsung kepada Mustasyar PBNU mengenai latar belakang dan prosedur keputusan rapat pleno tersebut.

"Syuriyah PBNU akan mengagendakan penyampaian penjelasan secara langsung kepada Mustasyar PBNU mengenai latar belakang, tahapan,
prosedur, dan substansi keputusan Rapat Pleno PBNU yang akan diselenggarakan dalam waktu segera," kata Miftachul.