Ribuan WNI di Kamboja Minta Pulang, KBRI Lakukan Koordinasi Intens

Phnom Penh: Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh terus meningkatkan pendataan serta langkah-langkah penanganan secara menyeluruh terhadap lonjakan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang ke KBRI setelah berhasil keluar dari sindikat penipuan daring atau online scam di berbagai wilayah Kamboja.

Seiring dengan itu, KBRI juga mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, baik di Indonesia maupun di Kamboja. Sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya, sejak 16 Januari 2026 Pemerintah Kamboja mengintensifkan upaya pemberantasan penipuan daring, yang berdampak pada pembubaran sejumlah lokasi operasi sindikat.

Kondisi tersebut menyebabkan ribuan warga negara asing keluar dari lokasi-lokasi sindikat, termasuk WNI.

“Hingga 21 Januari 2026 pukul 23.00, tercatat sebanyak 1.726 WNI datang langsung (walk-in) ke KBRI Phnom Penh pada periode 16–21 Januari 2026,” pernyataan KBRI Phnom Penh, Kamis 22 Januari 2026.

“Pada 21 Januari terdapat tambahan 269 WNI, lebih rendah dibandingkan dengan penambahan pada 20 Januari (344 WNI) dan 19 Januari (520 WNI), yang menunjukkan mulai terjadinya penurunan laju kedatangan,” imbuh pernyataan itu.

Pada Rabu 21 Januari 2026 malam waktu setempat, Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, berinteraksi langsung dengan sekitar 100 WNI yang berada di sekitar KBRI Phnom Penh. Dalam kesempatan tersebut, Dubes RI mendengarkan aspirasi para WNI serta menjelaskan langkahlangkah pelindungan yang telah dan akan dilakukan.

Dubes RI menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus memberikan fasilitasi dan bantuan kepada seluruh WNI yang membutuhkan.

Dalam penanganan kasus ini, KBRI Phnom Penh, berkoordinasi dengan instansi terkait di tanah air, telah dan terus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
• pendataan dan fasilitasi penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan;
• pemberian perhatian khusus kepada WNI rentan, termasuk fasilitasi perawatan medis bagi yang membutuhkan;
• pelaksanaan wawancara dan asesmen untuk mengidentifikasi kemungkinan indikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
• fasilitasi pencarian penginapan sementara bagi WNI sambil menunggu proses pemulangan; serta
• fasilitasi komunikasi antara WNI dengan keluarga di Indonesia.

Di sisi lain, KBRI juga melakukan koordinasi intensif dengan otoritas terkait di Kamboja dan telah memperoleh komitmen percepatan proses deportasi, termasuk keringanan dalam prosedur keimigrasian.

Duta Besar RI telah melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, serta Senior Minister sekaligus Ketua Komisi Pemberantasan Penipuan Daring (CCOS) Kamboja, Chhay Sinarith, guna mendapatkan komitmen otoritas Kamboja terkait kemudahan proses deportasi WNI.

KBRI Phnom Penh akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan seluruh WNI yang terdampak memperoleh pelindungan serta bantuan kekonsuleran sesuai ketentuan yang berlaku.