Pemerintah Kenakan Pajak untuk Marketplace, Ini Kriterianya

Jakarta: Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 37/2025 yang menetapkan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi pedagang dalam negeri.

Aturan yang berlaku sejak 14 Juli 2025 ini bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan dan mendorong kesetaraan antara pelaku usaha digital dan konvensional.

Besaran tarif pajak ditetapkan sebesar 0,5 persen dari nilai transaksi, dengan perlakuan yang berbeda tergantung omzet dan jenis wajib pajak.
 

Baca juga: Tarif Pajak E-Commerce Bikin Harga Barang di Marketplace Naik

1. Wajib pajak orang pribadi

2. Wajib pajak badan

Dokumen pendukung pemungutan adalah invoice penjualan yang dianggap sebagai bukti sah pemungutan pajak. Sementara itu, pedagang dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun wajib menyerahkan surat pernyataan ke marketplace agar tidak dikenai pemungutan pajak.


(Ilustrasi. Foto: Medcom.id)
 

Kebijakan ini bukan merupakan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan dari sistem manual menjadi otomatis melalui marketplace.

Langkah ini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan antara pelaku usaha konvensional dan digital, serta memberikan kemudahan administrasi bagi pelaku UMKM yang sebelumnya harus menyetor pajak secara mandiri.

Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menegaskan sistem baru ini mempermudah kepatuhan UMKM karena pajak langsung dipungut dan disetorkan oleh marketplace.

Sementara itu, Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menyampaikan kebijakan ini akan dilaksanakan bertahap. "Kami beri waktu penyesuaian untuk marketplace. Penunjukan pemungut pajak akan dilakukan bertahap," sebut dia. (Muhammad Adyatma Damardjati)