Ilustrasi. Foto: Dok MI
Deny Irwanto • 17 July 2025 23:44
Jakarta: Laporan pertanggungjawaban Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dipertanyakan.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP, mengatakan laporan tersebut harus dipaparkan agar menjadi evaluasi bersama.
"Ibu Menteri mengatakan bahwa APBN bukan saja janji tapi juga pertanggungjawaban. Nah, dari 2020 sampai 2024 kalau kita total APBN-nya itu lebih dari 14.000 triliun. Pertanyaannya, pertanggungjawaban RPJMN-nya mana? Jadi tolong dilampirkan nanti RPJMN 2020-2024 capaian-capaiannya seperti apa," kata Dolfie dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR, beberapa waktu lalu dikutip, Kamis, 17 Juli 2025.
| Baca: Apa Saja Tugas Kemenkeu? Ini Penjelasan Lengkap Sri Mulyani
|
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa APBN bukan hanya janji, namun juga pertanggungjawaban pada rakyat, sehingga perlu ada laporan.
"Ada tujuh program prioritas saat itu. Sehingga perlu dilaporkan kepada kami, Ibu yang tadi Ibu katakan bahwa APBN bukan hanya janji tapi juga pertanggungjawaban. Sampaikanlah kepada kami pertanggungjawaban 2020 sampai 2024," jelasnya.
Menurut dia tujuh program prioritas mempunyai indikator, sasaran, dan capaian, sehingga menjadi bahan evaluasi bagi DPR.
Dolfie mempertanyakan bagaimana pertanggung jawaban dari pengeluaran APBN yang telah dikeluarkan dalam periode 2020 hingga 2024.
"Itu perlu pertanggungjawaban karena anggaran yang disediakan lebih dari 14.000 triliun. Jadi, mohon dilampirkan nanti pada saat kita pembahasan di timus," ujarnya.
Streaming