Abdul Mu'ti: Kasus Ledakan SMAN 72 Jadi Alarm bagi Kemendikdasmen

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu'ti menyatakan kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta menjadi alarm. Hal ini dimaksudkan pihaknya untuk melakukan pembenahan dan penguatan, agar persoalan serupa tidak terulang.

“Pengalaman ini menjadi alarm bagi kami di kementerian untuk memperkuat tiga hal yang sebelum kejadian ini sudah kami usahakan perubahannya,” kata Abdul di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Minggu, 9 November 2025.
 

Ia mengatakan penguatan pertama yang dilakukan adalah pihaknya sedang merancang Peraturan Menteri Pendidikan Daerah dan Menengah tentang sekolah yang aman. Termasuk menciptakan suasana belajar yang aman dari segala macam bentuk kekerasan dan berbagai macam tindakan seperti yang sekarang terjadi.

Pihaknya mencoba untuk mengubah paradigma. Yakni, ke arah yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif.

“Jadi, pendekatannya melibatkan semuanya, termasuk ada rencana dalam pendekatan partisipatif ini juga melibatkan duta anti kekerasan yang kami rekrut dan berikan pelatihan secara komprehensif,” kata Abdul.

Kemudian, melakukan penguatan peran guru di dalam bidang Bimbingan Konseling (BK). Menurut Abdul, hal itu sudah ada Peraturan Menteri yang menuntut seluruh guru baik guru BK maupun non guru BK harus melaksanakan tugas pembimbingan konseling.

“Ini bukan menambah beban guru, karena guru memang sesuai undang-undang tugasnya itu ada lima. Satu tugasnya adalah pembimbing,” kata Abdul.


Lokasi ledakan di Masjid SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Foto: Dok. Media Indonesia.

Ia menjelaskan guru pembimbing ini dihitung dengan jam mengajar. Sehingga, guru tidak harus mengajar selama 24 jam dalam satu minggu.

“Jam mengajar mereka akan dikonversi sebagai guru wali murid yang mendampingi siswa,” kata Abdul.

Mereka akan mendampingi murid, tidak hanya menangani masalah-masalah akademik tapi juga masalah-masalah yang bersifat psikologis, spiritual, dan sosial. Selain itu, guru ini akan menjadi penghubung antara sekolah dengan orang tua.

Ia mengatakan banyak terjadi kasus perundungan yang disebabkan persoalan kehidupan keluarga serta komunikasi yang kurang baik antara sekolah dengan orang tua. Jika kondisi ini bisa diperbaiki, maka komunikasi dapat ditingkatkan dan persoalan perundungan dapat diselesaikan.

Abdul mengaku saat ini jumlah kasus perundungan di sekolah memang cukup tinggi. Khususnya murid sebagai pelaku maupun sebagai korban.

“Inilah yang coba kita tangani dengan sekali lagi, pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif,” kata Abdul.