Pemerintah Daerah Didorong Perkuat Kolaborasi Demi Kuat Hadapi Krisis Iklim

Jakarta: Pemerintah daerah (pemda) didorong untuk memperkuat kolaborasi demi kuat dalam menghadapi krisis iklim global yang saat ini terjadi Triple Planetary Crisis, yakni perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Ketiga krisis tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan pembangunan, tetapi juga mengganggu penghidupan jutaan manusia di seluruh dunia. Salah satu dampak nyata dari perubahan iklim adalah meningkatnya curah hujan ekstrem yang memicu risiko banjir dan bencana hidrometeorologis lainnya.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq menyebutkan, perubahan iklim, krisis air, urbanisasi yang cepat, dan penurunan kualitas lingkungan bukan hanya isu daerah, tetapi juga tantangan kemanusiaan.

Di Indonesia khususnya, pemerintah daerah memegang peran strategis dalam menjawab isu-isu tersebut, kebijakan desentralisasi telah memberikan kewenangan besar kepada daerah untuk menciptakan kebijakan yang inovatif dan adaptif terutama dalam menyikapi perubahan iklim dan permasalahan lingkungan.

"LAN terus memperkuat kemitraan dengan berbagai negara, termasuk Jepang. Kerja sama dengan J.CLAIR Singapore telah menjadi salah satu bentuk knowledge partnership yang paling produktif mempertemukan para pemimpin daerah, akademisi, dan praktisi kebijakan publik dari kedua negara untuk belajar dan berinovasi bersama," kata Taufiq dalam webinar Indonesia-Japan Knowledge Exchange Seminar 2025, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 29 Oktober 2025.

Taufiq menegaskan, kerja sama antarpemerintah daerah dan antarnegara menjadi pilar penting dalam membangun pemerintahan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi bukan sekadar pilihan, tetapi keharusan untuk dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam berbagai risiko dan perubahan.

"Berkaca dari Kota Tokyo dan Yokohama di Jepang, kita dapat belajar pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana melalui tata kelola yang terencana, kolaboratif dan berkelanjutan," sebut dia.

"Kekuatannya terletak pada kolaborasi antara pemerintah lokal, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, sementara dari pemerintah daerah di Indonesia seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Bali, kita melihat semangat yang sama: membangun kota yang tangguh melalui partisipasi masyarakat dan inovasi daerah," tambah Taufiq.
 

Baca juga: Indonesia Apresiasi Dukungan Australia Mengatasi Tantangan Pendanaan Iklim

(Webinar Indonesia-Japan Knowledge Exchange Seminar 2025. Foto: dok LAN)
 

Dorong pembangunan daerah berkelanjutan

Deputy Director International Affairs Office, Ministry of Internal Affairs and Communications Japan Hara Shizuko menyampaikan, pihaknya tidak hanya membangun transfer of knowledge, tetapi juga mendorong co-creation of ideas guna menciptakan solusi bersama yang kontekstual, berakar pada kearifan lokal, namun berpandangan global.

"Dalam hal ini, apa yang dilakukan kedua negara bisa menjadi pembelajaran dan gagasan bagaimana mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan," ungkap dia.

Sebagai praktiknya, dari Jepang, Kepala Dinas Perencanaan dan Teknis Badan Pengembangan Kota Tokyo Metropolitan Government Kitaura Ken memaparkan strategi Basic Policy on Heavy Rainfall Countermeasures yang diterbitkan pada Desember 2023.

Tokyo mengembangkan lima langkah utama untuk menghadapi hujan ekstrem, antara lain peningkatan sistem drainase, pengelolaan sungai, pengendalian daerah aliran sungai, pembangunan infrastruktur hijau, serta sistem evakuasi dan informasi risiko.

Sementara itu, dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Direktur Dukungan Kegiatan Lingkungan Dinas Taman dan Ruang Hijau Kota Yokohama Katauke Akira menekankan pentingnya Basic Plan for Water and Green Spaces yang berfokus pada tiga pilar, yakni melindungi hutan untuk generasi mendatang, menciptakan ruang pertanian produktif dan berkelanjutan, serta menumbuhkan ruang hijau perkotaan yang menjadi tempat masyarakat berinteraksi.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih memaparkan kebijakan daerah terkait pengendalian alih fungsi lahan serta gerakan Leuweung Hejo untuk pelestarian hutan dan lingkungan. Program ini mengintegrasikan pelestarian hutan ke dalam kegiatan instansi pemerintah, dunia usaha, pendidikan, dan masyarakat, dengan aksi nyata seperti penanaman pohon, perlindungan mata air, dan pemulihan lahan kritis.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Ericson menjelaskan langkah mitigasi banjir melalui pembangunan embung, saluran pengendali air, pengerukan waduk, serta pengembangan sistem sub-polder di titik-titik genangan. Jakarta juga menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah, yang memperkuat koordinasi antar-OPD dalam menghadapi curah hujan ekstrem dan potensi banjir.