KPK Berencana Bentuk Kedeputian Intelijen

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membentuk Kedeputian Intelijen dalam struktur organisasi dan tata kerja (OTK) lembaga antirasuah tersebut. Hal ini disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto.

"Sudah kami sampaikan dalam arah kebijakan bahwa harus ada satu bagian, satu kedeputian, yang kemudian nanti kami akan sesuaikan OTK-nya menjadi Kedeputian Intelijen," ujar Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu, 19 November 2025.
 

Menurut Setyo, Kedeputian Intelijen di KPK akan melengkapi struktur organisasi lembaga antirasuah tersebut, seperti aparat penegak hukum yang lain hingga pihak swasta. Selain itu, Kedeputian Intelijen dibutuhkan di KPK karena mempertimbangkan adanya komunitas intelijen di tanah air.

"Intelijen di KPK diperlukan karena selain komunitas, ya bisa dikatakan juga sebagai mata dan telinga pimpinan," kata Setyo.

Oleh sebab itu, lanjut Setyo, Kedeputian Intelijen tetap dapat mendukung tugas-tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. Setyo mengisyaratkan pembentukan Kedeputian Intelijen di lembaga antirasuah akan dibantu Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa.


Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. Foto: ANTARA/Rio Feisal/pri.

"Mudah-mudahan nanti yang dilakukan oleh Pak Sekjen bisa berhasil hanya untuk perubahan nomenklatur. Nanti masalah tugas, job desk-nya (job description atau penjelasan tugas, red), dan lain-lain akan disesuaikan dengan nomenklatur yang ada," kata Setyo.

Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) KPK, saat ini struktur organisasi lembaga antirasuah tersebut terdiri atas lima kedeputian, yakni Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, serta Kedeputian Informasi dan Data.