Dari Pendidikan hingga Reformasi Kabinet, Ini 13 Tuntutan Mahasiswa di Aksi 'Indonesia Gelap'

Jakarta: Pada Senin, 17 Februari 2025, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap" di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar.

Di Jakarta, ribuan mahasiswa menggelar aksi “Indonesia Gelap” di daerah Patung Kuda, Jakarta Pusat. Jenderal Lapangan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Bagas Wisnu, menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari isu pendidikan hingga perombakan Kabinet Merah Putih. Aksi ini merupakan respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat dan mengancam masa depan generasi muda.
 

Para mahasiswa menyampaikan 13 tuntutan utama kepada pemerintah, yang mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah poin penting dari 13 tuntutan tersebut:

1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional yang kerap merampas hak rakyat dan wujudkan reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi UU Minerba yang membungkam kebebasan akademik dan kritik kampus.
4. Hapuskan multi fungsi ABRI karena berpotensi menciptakan represi dan menghambat demokrasi.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut Inpres No. 1 Tahun 2025 yang mengancam kepentingan rakyat di sektor pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik.
8. Segera realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen demi kesejahteraan akademisi.
9. Desak presiden mengeluarkan Perppu perampasan aset untuk memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi.
10. Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang memperkuat impunitas aparat dan melemahkan pengawasan.
11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih untuk mengatasi pejabat bermasalah dan pemborosan anggaran.
12. Tolak revisi tata tertib DPR yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan lembaga legislatif.
13. Reformasi total Kepolisian RI untuk menghapus budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.