DPRD Prabumulih Diminta Bertindak Soal Dugaan Rangkap Jabatan

Prabumulih: Sejumlah massa dari Forum Komunikasi Pemuda Prabumulih (FKPP) melakukan aksi 'Mendukung Prabumulih Emas, Menghentikan Praktek Rangkap Jabatan di Pemda' di depan Gedung DPRD Kota Prabumulih, Sumatra Selatan.

Massa menuding Wakil Wali Kota Prabumulih, Franky Nasril, masih merangkap jabatan sebagai direktur salah satu perusahaan rumah makan di kota tersebut.

"Kalau seorang pejabat masih nyaman duduk di kursi perusahaan, bagaimana mungkin bisa fokus melayani masyarakat? Ini membuka celah korupsi. Kami minta DPRD segera gunakan hak angket dan berhentikan Franky dari jabatannya," kata Sekjen FKPP, Arthur Kaunang, di lokasi aksi, Senin siang, 22 September 2025.
 

Baca: Korupsi SPPD, Kepala dan Sekretaris Inspektorat Aceh Besar Ditahan

Massa meminta DPRD tidak abai dalam menyikapi persoalan tersebut. Isu rangkap jabatan, kata Arthur menyangkut integritas pemerintahan.

"DPRD jangan hanya diam. Rakyat menunggu sikap tegas, bukan main mata," teriak salah satu orator dari atas mobil komando.

Di tengah panasnya aksi, sejumlah perwakilan DPRD dan Ketua DPRD Kota Prabumulih, Deni Victoria menerima para demonstran untuk mengundang berdialog di dalam gedung. Massa menegaskan akan terus mengawal kasus ini sampai ada keputusan resmi.

Menurut Arthur perjuangan ini bukan sekadar soal jabatan, melainkan harga diri kota. "Prabumulih Emas bukan sekadar slogan. Bersih dari rangkap jabatan harus jadi kenyataan," ungkap Artur.

Diketahui Undang-undang sebenarnya sudah jelas. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sama-sama menegaskan larangan rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.