Hasto Nilai Kasusnya Seperti Penilangan di Jalan

Jakarta: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut dugaan suap pada proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR merupakan kasus yang sederhana. Dia bahkan menganalogikan perkara itu dengan kejadian tilang di jalan.

“Konstruksi kasus (buronan) Harun Masiku ini sebenarnya sangat sederhana. Meski tidak sepenuhnya tepat, namun dapat dianalogikan dari seseorang yang terkena ‘tilang’ di perempatan jalan karena diindikasikan melanggar aturan lalu lintas,” kata Hasto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 21 Maret 2024.

Dia menyebut kasus suap ini didasari karena Harun mau mengambil haknya untuk menjadi anggota DPR pada Pileg 2019. Namun, KPU disebut Hasto memanfaatkan keinginan Harun untuk mendapatkan keuntungan.

Layaknya tilang di jalan, sebagian polisi nakal kerap memanfaatkan kuasanya untuk berdamai dengan pelanggar. Maka, dia menganalogikan perkaranya dengan penilangan.

“Seseorang bisa ditilang lalu merasa tidak berdaya, dan kemudian bernegosiasi dengan polisi dengan otoritas kekuasaan yang lebih tinggi sehingga cenderung terjadi kesepakatan dibawah tangan dan terjadi damai,” ucap Hasto.
 

Baca juga:  Hasto Tuduh KPK Mendaur Ulang Kasusnya

Hasto didakwa menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan Advokat Donny Tri Istiqomah, Kader PDIP Saeful Bahri, dan buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dimaksudkan agar Harun bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur PAW.

Selain itu, Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni, memerintahkan Harun dan stafnya, Kusnadi merusak ponsel.

Dalam dugaan perintangan penyidikan, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Sementara itu, dalam dugaan suap, dia didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.