ICW Minta Data Kontrak Pengadaan Alat Sadap Pegasus ke Polri

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta informasi soal dokumen pengadaan alat sadap zero click atau dikenal dengan Pegasus ke Polri. Hal itu menindaklanjuti temuan Konsorsium Indonesialeaks soal Pegasus yang disebut sebagai alat sadap milik perusahaan asal Israel.

"Bagaimana cara kerja alat sadap Pegasus ini, tentu alat sadap ini punya potensi yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi di kita," kata peneliti ICW Tibiko Zabar di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 9 Oktober 2023.

Tibiko mengatakan Pegasus menggunakan metode yang canggih untuk penyadapan. Aplikasi itu bisa digunakan untuk mengakses dokumen hingga tautan khusus.

"Merujuk temuan IndonesiaLeaks, kami melihat bahwa ada potensi penyalahgunaan alat sadap ini untuk kepentingan-kepentingan di luar penegakan hukum," ujar dia.

Tibiko menyinggung dugaan penggunaan Pegasus pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Kala itu, ada sejumlah nama politikus besar yang ditarget oleh Pegasus.

"(Kunjungan ke Polri) salah satu upaya masyarakat sipil untuk mendorong akuntabilitas dan bagian dari pertanggungjawaban kepolisian," papar dia.

Tibiko mengutip data dari opentender.net. Situs itu mencantumkan Polri sebagai salah satu lembaga yang mengadakan zero click sejak 2018.

"Kami bermaksud meminta informasi kontrak pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU (undang-undang) Keterbukaan Informasi Publik," jelas dia.

Sebelumnya, Konsorsium Indonesialeaks menerbitkan laporan perihal Pegasus. Alat sadap milik perusahaan NSO Group asal Israel itu masuk ke Indonesia sejak 2018.
 
Alat itu diduga pernah dipakai Polri dan Badan Intelijen Negara. Pegasus digunakan untuk keperluan keamanan, terutama pada kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkoba.