Pengamat: Perlu Percepatan Kendaraan Listrik Antisipasi Harga Minyak

Jakarta: Percepatan adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dinilai menjadi langkah strategis, untuk meredam tekanan lonjakan harga minyak global terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Khususnya, menekan ketergantungan pada impor minyak.

"Setiap kenaikan harga minyak global akan mendorong pembengkakan subsidi dan kompensasi energi. Ini berisiko mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," kata pengamat otomotif Martinus Pasaribu dilansir Antara, Senin, 30 Maret 2026.

Menurut dia, sekitar 60-70 persen kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi dari impor, sementara lifting minyak domestik terus menurun dan berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Kondisi tersebut membuat APBN sangat rentan terhadap gejolak harga minyak dunia, terutama di tengah eskalasi konflik geopolitik seperti di Selat Hormuz.

Martinus menjelaskan, dalam asumsi makro APBN kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi hingga sekitar Rp8-10 triliun. Dengan realisasi harga minyak dunia yang dapat menembus 90-100 dolar AS per barel, total belanja subsidi energi berpotensi kembali membengkak mendekati atau bahkan melampaui Rp300 triliun per tahun, seperti yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Terkait hal itu, Martinus menambahkan, kendaraan listrik menjadi solusi jangka panjang karena mampu mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Sebab selain menekan impor, peralihan ke listrik juga membantu mengurangi kebutuhan subsidi BBM yang selama ini sebagian besar dinikmati oleh sektor transportasi.

Dari sisi efisiensi, jelasnya, kendaraan listrik jauh lebih hemat. Biaya energi kendaraan listrik rata-rata hanya sekitar Rp300-500 per km, dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin yang bisa mencapai Rp1.000-1.500 per km, tergantung jenis kendaraan dan harga BBM. Sehingga, terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga 60-70 persen bagi pengguna.

"Diperkirakan, penggunaan 1 juta mobil listrik dapat menghemat sekitar 1,25 juta kiloliter BBM per tahun, sementara 5 juta motor listrik berpotensi menghemat hingga 1,75 juta kiloliter," ujar Martinus.

Dia menyebutkan jika dikonversi total penghematan sekitar 3 juta kiloliter BBM per tahun, yang berasal dari kombinasi penggunaan 1 juta mobil listrik dan 5 juta motor listrik, setara dengan pengurangan impor minyak dalam jumlah signifikan. Dengan asumsi harga minyak global berada di kisaran 90-100 dolar AS per barel dan kurs rupiah saat ini, menurut dia pengurangan impor tersebut dapat menghemat devisa sekitar Rp30- 40 triliun per tahun.

(Ilustrasi mobl listrik. Foto: Medcom.id)

Selain itu, berkurangnya konsumsi BBM domestik berpotensi menekan beban subsidi dan kompensasi energi yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam belanja negara. Sehingga, ruang fiskal pemerintah dapat lebih difokuskan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Dia menegaskan, elektrifikasi transportasi juga memberikan efek ganda mulai dari penguatan industri baterai dalam negeri, peningkatan investasi, hingga penciptaan lapangan kerja baru di sektor manufaktur dan energi bersih. Untuk itu, pemerintah disebut perlu mempercepat adopsi kendaraan listrik melalui kebijakan yang terintegrasi, mulai dari insentif fiskal, pembangunan infrastruktur pengisian daya (SPKLU), hingga penguatan ekosistem industri kendaraan listrik nasional.

"Transisi ke kendaraan listrik bukan hanya langkah menuju energi bersih, tetapi juga strategi konkret untuk penghematan devisa, menjaga ketahanan fiskal, dan memperkuat kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian global,” ungkap Martinus.