Alasan BI Perketat Lalu Lintas Dolar AS

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mengambil langkah untuk memperdalam struktur pasar valuta asing (valas) domestik untuk meredam tingginya permintaan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Langkah tersebut dikatakan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo di Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026.

Perry menegaskan salah satu strategi utama dalam memperkuat struktur transaksi valas adalah pengetatan batas pembelian dolar tanpa dasar transaksi yang mendasari atau underlying transaction. Ambang batas pembelian tersebut kini dipangkas hingga separuhnya.

"Peningkatan threshold untuk pembelian dolar dengan yang harus dengan underlying itu diturunkan dari 50 juta menjadi 25 juta per orang per bulan," papar Gubernur BI

Selain memperketat lalu lintas dolar AS, Perry juga mengatakan BI akan mendorong diversifikasi mata uang dalam skema perdagangan internasional, khususnya peralihan menuju Yen dan Yuan (Renminbi).

Saat ini, mekanisme perdagangan mata uang lokal antara Renminbi dan Rupiah telah berjalan di pasar domestik. Transaksi Yuan-Rupiah di dalam negeri kini telah terhubung secara langsung dengan infrastruktur keuangan di China dan Hong Kong, sehingga pelaku usaha memiliki alternatif pembayaran yang lebih efisien dan terhindar dari fluktuasi nilai tukar dolar AS.

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Guyur Insentif Likuiditas Makroprudensial

Perry juga mengatakan untuk Pacu Sektor Prioritas Astacita kucuran insentif likuiditas perbankan telah mencapai ratusan triliun rupiah.

Ia menjabarkan bahwa total insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) hingga April 2026 telah menembus Rp427,9 triliun. Aliran dana tersebut disalurkan secara terukur melalui himpunan Bank BUMN senilai Rp224 triliun, bank swasta nasional Rp166,6 triliun, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp29,6 triliun.

Aliran kredit tersebut difokuskan pada sektor-sektor prioritas mencakup industri pertanian, hilirisasi manufaktur, hingga penyediaan perumahan rakyat.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga akan mendapatkan insentif KLM khusus sebesar 1 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bagi perbankan yang aktif menyalurkan kredit ke UMKM, koperasi, serta inisiatif inklusi dan keberlanjutan.

Perry mengatakan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan KSSK untuk mendorong permintaan kredit melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) guna memantik optimisme di kalangan pelaku usaha.