Kebut Belanja K/L di Awal Tahun, Purbaya Mau Dampak Ekonomi Merata

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan lonjakan belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai 85,5 persen per Februari 2026. Ini merupakan upaya untuk meratakan dampak ekonomi dari belanja pemerintah sepanjang tahun anggaran.

Purbaya menyatakan akselerasi belanja pada awal tahun merupakan desain yang disengaja. Skema itu bertujuan untuk mencegah penumpukan belanja pemerintah pada akhir tahun yang kerap kali membuat anggaran belanja tak terserap penuh.

Padahal, lanjut dia, anggaran belanja perlu disalurkan untuk mendorong aktivitas perekonomian. Oleh sebab itu, Purbaya membantah dugaan bahwa lonjakan belanja disebabkan banyaknya K/L pada Kabinet Merah Putih.

“Enggak (membengkak karena banyaknya K/L). Karena sekarang (belanja) kami desain supaya dampak belanja pemerintah merata sepanjang tahun. Di awal tahun, kami desak (K/L) untuk belanja lebih cepat dari tahun lalu,” ujar Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat, 13 Maret 2026.

(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)

Realisasi belanja K/L naik 85,5%

Sebagai catatan, belanja K/L meningkat 85,5 persen yoy dengan nilai realisasi tercatat sebesar Rp155,0 triliun atau 10,3 persen dari target. Sedangkan belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp191,0 triliun atau 11,7 persen dari target, tumbuh 49,4 persen yoy.

Dengan begitu, pertumbuhan belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai 63,7 persen yoy dengan realisasi Rp346,1 triliun atau 11,0 persen dari target.

Bila ditambah dengan realisasi transfer ke daerah (TKD) yang naik 8,1 persen yoy dengan realisasi Rp147,7 triliun atau 21,3 persen dari target, maka realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari target atau melonjak 41,9 persen yoy.

Sementara pendapatan negara terkumpul sebesar Rp358 triliun atau 11,4 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun, tumbuh sebesar 12,8 persen.

Maka, APBN mencetak defisit sebesar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 28 Februari 2026, dengan keseimbangan primer mengalami defisit Rp35,9 triliun.