Sindikat SK ASN Palsu Diminta Diusut Tuntas

Jakarta: Kasus penipuan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memakan belasan korban terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Aktor intelektual serta seluruh jaringan sindikat yang mencoreng citra reformasi birokrasi tersebut diminta diusut tuntas.

“Ini kan sesuatu yang menyedihkan, korban kehilangan banyak uang dan tetap tidak bisa bekerja sebagai ASN. Insiden ini sangat miris karena terjadi di tengah kemajuan reformasi birokrasi,” ujar anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera di Jakarta, Minggu, 12 April 2026.
 

Kasus ini mencuat setelah sejumlah korban mendatangi kantor Pemkab Gresik dengan seragam lengkap dan membawa SK pengangkatan yang ternyata palsu. Berdasarkan penyelidikan awal, total 14 orang menjadi korban dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Mirisnya, sindikat ini diduga melibatkan dua oknum ASN, baik yang masih aktif maupun nonaktif.

Mardani mengingatkan masyarakat, khususnya para pencari kerja, untuk tidak mudah tergiur iming-iming lulus ASN tanpa tes. Ia menegaskan bahwa sistem rekrutmen abdi negara saat ini sudah berbasis merit dan dilakukan secara transparan melalui jalur digital yang terukur.

“Semua waspada, khususnya pencari kerja. Jalur ASN sekarang semua dilakukan via tes dan tidak ada pintu belakang. Jika mendapat informasi mengenai lowongan kerja di pemerintahan, lakukan konfirmasi ke call centre BKN jika ragu,” ucap Mardani.

Menurut Mardani, munculnya kasus ini menunjukkan masih adanya celah manipulasi dan rendahnya literasi administrasi publik. Ia menilai pelaku tidak hanya memalsukan dokumen, tetapi juga memanfaatkan harapan sosial masyarakat terhadap kepastian ekonomi sebagai ASN di tengah ketatnya lapangan kerja.

Selain penegakan hukum, Mardani mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih proaktif menghadirkan solusi konkret bagi pencari kerja. Ia menyarankan agar pola bursa kerja (job fair) hingga tingkat kecamatan seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dicontoh oleh daerah lain.


Belasan orang ditipu SK ASN palsu. Foto: Dok. Metro Siang Metro TV.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mesti berkolaborasi memberi solusi bagi para pencari kerja. Pola Bursa Kerja atau job fair setiap kecamatan di DKI bisa dicontoh,” imbaunya.

Langkah ini dinilai penting agar warga dapat mengakses peluang kerja secara resmi dan gratis, tanpa harus terjebak praktik penipuan. Dengan adanya serapan tenaga kerja yang baik melalui jalur formal, Mardani berharap ruang bagi para spekulan dan penipu dapat tertutup rapat.

“Harapannya saat ada serapan tenaga kerja, kasus-kasus penipuan tak perlu ada lagi,” ucap Mardani.