Hashim Pamer Program MBG di Depan Peraih Nobel Ekonomi

Jakarta: Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies Hashim Djojohadikusumo menjelaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Menurut dia, pemenuhan gizi anak berkaitan erat dengan kemampuan belajar, kualitas pendidikan, hingga produktivitas saat memasuki usia kerja.

Hal tersebut disampaikan Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa. Dalam forum tersebut, ia memaparkan persoalan gizi dan pendidikan anak Indonesia di hadapan peraih Nobel Ekonomi 2024, James A. Robinson.

"Salah satu persoalannya, sekaligus yang menjadi landasan program kami adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mungkin sudah Anda dengar. Program MBG merupakan salah satu program unggulan yang dijanjikan Presiden Prabowo selama kampanye," kata Hashim, dikutip dari Antara, Rabu, 14 Oktober 2026.

Hashim mengatakan, gagasan MBG telah muncul sejak 2006 ketika Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap kondisi gizi dan pendidikan anak-anak Indonesia. Saat itu, angka tengkes atau stunting di kalangan anak disebut mencapai sekitar 30 persen.

Ia menjelaskan, persoalan gizi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan, tetapi juga kecukupan kandungan nutrisi dalam makanan yang dikonsumsi anak.

Hashim juga mengungkapkan hasil kajian pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan sekitar 41 persen anak sekolah di Indonesia berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu konsentrasi anak selama mengikuti kegiatan belajar.

"Jadi bisa Anda bayangkan ketika anak-anak harus mengikuti pelajaran selama tiga, empat atau lima jam dengan perut kosong," tutur dia.

Menurut Hashim, pemenuhan kebutuhan gizi anak menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk mendukung proses pembelajaran dan perkembangan kemampuan mereka.
 

(Ilustrasi program makan bergizi gratis. Foto: MGN/Husni Nursyaf)
 

Soroti kesenjangan capaian pendidikan

Hashim turut membandingkan capaian pendidikan Indonesia dengan Korea Selatan. Ia menyinggung Programme for International Student Assessment (PISA), asesmen internasional yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains.

"Jika Anda melihat, Korea hampir selalu berada di tiga besar, atau mungkin empat besar. Setahu saya, terakhir kali saya melihat negara-negara seperti Selandia Baru, Singapura, Korea, dan Finlandia berada di posisi teratas," terang dia.

"Sementara itu, Indonesia hampir selalu berada di 10 persen terbawah, atau termasuk yang terburuk. Terakhir kali saya melihat, Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 70 negara. Kita (Indonesia) berada di peringkat ke-62 dari 70 negara," tambah Hashim menjelaskan.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari sorotannya terhadap tantangan peningkatan kualitas pendidikan dan SDM Indonesia. Namun, perbandingan peringkat PISA yang disampaikan Hashim perlu disesuaikan dengan edisi asesmen yang dirujuk karena jumlah negara dan posisi masing-masing negara dapat berubah pada setiap periode.

Hashim melanjutkan, peningkatan kualitas SDM perlu menjadi perhatian Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pemenuhan gizi anak diharapkan membantu mereka berkembang menjadi generasi yang lebih produktif dan mampu berkontribusi terhadap perekonomian.

Ia juga menyebut program penyediaan makanan bagi anak sekolah bukan kebijakan baru di tingkat global. Sejumlah negara telah lebih dahulu menerapkan program serupa, sedangkan Indonesia dinilai relatif terlambat mengadopsinya.

Hashim memandang MBG tidak hanya sebagai program penyediaan makanan bagi anak-anak, tetapi juga sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk mendukung kualitas pendidikan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mengoptimalkan bonus demografi Indonesia.