Israel Blokir Akses Pejabat Pemilu Palestina, Pemungutan Suara Terancam Ditunda

Ramallah: Israel menolak akses pejabat Komisi Pemilihan Umum Palestina ke Gaza dan Yerusalem Timur yang diduduki untuk mempersiapkan pemilu legislatif mendatang. 

Kondisi tersebut kembali memunculkan kekhawatiran pemilu yang telah lama tertunda akan kembali ditangguhkan, kata pejabat Palestina, Selasa.

Komisi Pemilihan Umum Palestina dijadwalkan mengawasi persiapan pemilu legislatif yang akan digelar pada 28 November.

Namun, pembatasan yang dilaporkan tersebut berpotensi menyulitkan penyelenggaraan pemungutan suara di seluruh wilayah Palestina dan kembali memunculkan kekhawatiran mengenai peran Israel dalam menghambat partisipasi politik Palestina.

Menurut laporan kantor berita resmi Palestina, Wafa, yang mengutip seorang pejabat Palestina, Israel menolak memberikan akses kepada komisi untuk memasuki Gaza dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Kementerian Pertahanan Israel dan COGAT, badan Israel yang menangani urusan sipil di wilayah Palestina yang diduduki, tidak menanggapi permintaan komentar dari AFP.

Meski menghadapi pembatasan tersebut, pejabat pemilu Palestina mengatakan persiapan akan tetap berjalan.

Juru bicara Komisi Pemilihan Umum Palestina Farid Taamallah mengatakan pihaknya masih dapat menyelenggarakan pemilu karena para pegawai komisi di Gaza telah mendapatkan pelatihan dan sudah berada di lapangan.

“Komisi terus mengorganisasi proses pemilu meskipun ada keputusan Israel,” kata Taamallah, dikutip dari TRT World, Rabu, 7 Oktober 2026.

Uni Eropa juga meningkatkan dukungannya terhadap penyelenggaraan pemilu.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan blok tersebut “siap mengerahkan” pengamat pemilu. Ia menegaskan warga Palestina berhak memilih wakil mereka melalui pemilu yang “kredibel, inklusif, dan transparan”.

Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh menyerukan dukungan Eropa untuk mengatasi hambatan terhadap pemilu dan memastikan warga Palestina di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza dapat berpartisipasi.

Pemilu Tertunda Dua Dekade

Pemilu November akan menjadi pemilu legislatif Palestina pertama sejak 2006, ketika Hamas meraih kemenangan atas Fatah. Dewan Legislatif Palestina tidak bersidang sejak 2007, ketika perpecahan politik antara kedua faksi semakin mendalam.

Pemilu sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 2021, tetapi ditunda tanpa batas waktu. Saat itu, Presiden Mahmoud Abbas menyebut penolakan Israel terhadap pelaksanaan pemungutan suara di Yerusalem Timur sebagai alasan penundaan.

Masa jabatan Abbas sebagai presiden berakhir pada 2009. Ia memenangkan pemilu presiden Palestina terakhir pada 2005 dan sejak itu sebagian besar menjalankan pemerintahan melalui dekret.

Kemungkinan kembali tertundanya pemilu semakin menguat. Pada September, pejabat senior Palestina Jibril Rajoub mengatakan pemilu legislatif tidak akan berlangsung sesuai jadwal dan mengusulkan agar pemilu presiden digelar terlebih dahulu.

Jajak pendapat yang dilakukan Jerusalem Media and Communication Center pada Agustus menunjukkan hanya 29 persen warga Palestina yang memperkirakan pemilu November akan berlangsung sesuai rencana.

Setelah hampir dua dekade tanpa pemilu legislatif, pembatasan yang dilaporkan Israel menambah hambatan terhadap proses politik Palestina yang telah menghadapi pendudukan dan penundaan berulang.