Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri, DPR Batal Gelar Rapat Paripurna

Wapres Gibran Rakabuming Raka serahkan surat pengunduran diri ke MPR. Foto: Metro TV

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri, DPR Batal Gelar Rapat Paripurna

Anggi Tondi Martaon • 12 November 2026 11:44

Jakarta: DPR RI batal menggelar rapat paripuna pada Kamis, 12 November 2026. Hal itu merupakan keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini dibatalkan," tulis keterangan Setjen DPR yang diterima Metrotvnews.com, Kamis, 12 November 2026.

Adapun salah satu agenda rapat oaripurna DPR hari ini yaitu penyampaian pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. HMP diajukan berkaitan keabsahan surat keterangan (suket) pendidikan Gibran pada pencalonan sebagai Wapres.
 


Di sisi lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah menerima kunjungan Gibran. RI 2 itu menyerahkan surat pengunduran diri.

Sebelumnya, Sebanyak 120 legislator dari delapan fraksi di DPR menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut dibawa ke rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna DPR.

"Apa yang menjadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI. Jadi, akan kami rapat pimpinan dan nanti akan kami bamus-kan, apakah nanti akan kami teruskan di rapat paripurna," ujar Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.


Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Metrotvnews.com/Fachri.

Saan menjelaskan setelah semua proses di pimpinan DPR dan Bamus selesai, usulan pemakzulan Gibran akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Rapat Paripurna berlangsung pukul 10.00 WIB, Kamis, 12 November 2026. 

"Jadi, ini akan kami proses di pimpinan, akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti Bamus," ujar Saan.

(Anggi Tondi)