Kemenko PM Gelar Mandaya Awards 2026, Apresiasi Penggerak Pemberdayaan Masyarakat

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mendorong praktik pemberdayaan masyarakat yang terbukti memberikan dampak nyata agar direplikasi di berbagai daerah. Upaya tersebut diharapkan memperluas manfaat program pemberdayaan sekaligus mempercepat transformasi menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Dorongan itu disampaikan Muhaimin dalam Acara Puncak Penganugerahan Mandaya Awards 2026. Ia menegaskan penghargaan tersebut diberikan untuk mengapresiasi berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan besarnya lembaga atau popularitas penerima.

"Jadi kalau memajukan satu desa itu prestasi, maka memajukan seluruh desa itu adalah transformasi," ujar Muhaimin.

Menurut dia, berbagai program pemberdayaan yang berhasil perlu dijadikan contoh dan dikembangkan di daerah lain. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di satu wilayah, tetapi dapat diperluas secara merata.

Mandaya Awards 2026 merupakan penyelenggaraan kedua. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris menyampaikan ajang tersebut diikuti lebih dari 2.146 peserta, melibatkan 349 partisipan Mandaya Award dan 1.245 mahasiswa dari 415 tim Innovilleague, serta mencakup 514 kabupaten/kota.

Haris mengatakan Mandaya Awards merupakan salah satu strategi Kemenko PM untuk memberikan apresiasi kepada berbagai pihak atas kerja nyata mereka dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Tahun ini, Mandaya Awards mengusung semangat Celebrating Impact and Inspiring Replication. Semangat tersebut menekankan pentingnya memberikan apresiasi terhadap praktik baik yang berdampak agar dapat diadaptasi dan diterapkan di tempat lain.
 

Apresiasi untuk berbagai penggerak pemberdayaan

Mandaya Awards 2026 memberikan penghargaan dalam berbagai kategori yang mencakup pemerintah daerah, pemerintah desa, pesantren, perguruan tinggi, penggerak pemberdayaan, badan usaha, dan Sekolah Rakyat. Ajang ini juga memberikan penghargaan kepada mahasiswa melalui Innovilleague 2026.

Pada kategori Provinsi dan Kabupaten Berkomitmen Tinggi dalam Penurunan Kemiskinan, penghargaan diberikan kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua Pegunungan, dan Kabupaten Pekalongan.

Sementara itu, kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan mencakup Kabupaten Musi Banyuasin, Kebumen, Lombok Utara, Rejang Lebong, Pemalang, Wonosobo, Bogor, dan Nduga.

Untuk kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan, penghargaan diberikan kepada Provinsi Lampung, Gorontalo, Sumatra Selatan, dan Jawa Tengah.

Apresiasi juga diberikan kepada berbagai lembaga dan individu yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk lembaga filantropi, badan usaha, pesantren, serta perguruan tinggi negeri dan swasta.

Pada kategori Innovilleague 2026, Juara 1 diraih Universitas Pendidikan Ganesha melalui Tim Jagat Berdampak. Juara 2 diraih Institut Teknologi Sepuluh November melalui Tim Estafet Sosial, sedangkan Juara 3 diraih Universitas Negeri Padang melalui Tim Osabe.

Penghargaan bagi para penerima tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong lahirnya inovasi dan model pemberdayaan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
 

Perkuat kolaborasi dan perluas dampak

Muhaimin mengatakan pemberdayaan masyarakat perlu dijalankan melalui tiga pendekatan, yaitu program berbasis APBN, inisiatif masyarakat, serta kolaborasi berbagai pihak.

Menurut dia, program pemerintah dapat mendorong pemberdayaan melalui penyerapan tenaga kerja dan pembentukan ekosistem ekonomi. Sementara itu, pesantren, lembaga swasta, dan dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun kemandirian masyarakat melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta kesempatan kerja.

Kolaborasi juga diperlukan antara pemerintah, lembaga zakat, filantropi, dan badan usaha. Muhaimin mencontohkan kerja sama yang memungkinkan pemerintah menyiapkan data dan lokasi, sementara lembaga terkait menjalankan program pemberdayaan dengan dukungan berbagai pihak.

Ia menilai keberhasilan program perlu diperluas agar tidak hanya menjadi pencapaian satu wilayah. Pemerintah juga terus membicarakan pemberian insentif fiskal dan berbagai model penghargaan APBN bagi pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan pemberdayaan, terutama penerima Mandaya Award.

"Kita tidak akan terus membiarkan keberhasilan ini hanya sekadar keberhasilan satu kabupaten, satu provinsi, tapi keberhasilan ini harus menjadi keberhasilan seluruh provinsi dan kabupaten-kabupaten lain di seluruh Tanah Air," kata Muhaimin.

Sejalan dengan hal tersebut, Haris berharap penghargaan Mandaya Awards dapat menjadi tolok ukur dalam menilai upaya pemberdayaan masyarakat.

Ia menyampaikan Kemenko PM akan terus memperkuat penyelenggaraan Mandaya Awards agar praktik baik yang telah berjalan dapat menjadi teladan dan mendorong lahirnya masyarakat yang berdaya, adil, dan sejahtera.

Melalui apresiasi dan replikasi praktik baik, Mandaya Awards diharapkan memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam memperluas dampak pemberdayaan masyarakat di Indonesia.