KPU Yakin Putusan MK akan Merujuk pada UU Pemilu

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakin Mahkamah Konstitusi (MK) bakal merujuk pada Pasal 473 ayat (3), serta Pasal 475 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. Beleid itu menegaskan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pilpres dilakukan lewat MK.

"Karena dalam UU Pemilu, PHPU pilpres berkenaan perselisihan hasil pemilu yang memengaruhi keterpilihan peserta pemilu. Mengapa demikian? Karena sistem keadilan pemilu secara sistematis dan ekspilisit telah diatur dalam UU Pemilu," kata Komisioner KPU Idham Holik kepada Media Indonesia, Selasa, 16 April 2024.

Menurut Idham, penyelesaiannya pelanggaran administratif bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Mahkamah Agung. Hal itu disandarkan pada Pasal 286 maupun 463 UU Pemilu.

Idham menegaskan apa pun putusan MK, KPU wajib menindaklanjuti. Itu sesuai dengan bunyi Pasal 475 ayat (4) UU Pemilu. Menurut dia, putusan MK bersifat ergo ormnes.
 

Baca Juga:  Megawati Ajukan Diri Sebagai Amicus Curiae di Sidang PHPU Pilpres

Sementara itu, Komisioner sekaligus Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Mochammad Afifuddin mengungkap pihaknya telah menyerahkan 139 alat bukti selama persidangan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK.

Sebanyak 68 alat bukti untuk perkara yang diajukan kubu calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sedangkan 71 alat bukti untuk perkara yang dimohonkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Selain menyerahkan kesimpulan atas persidangan PHPU Pilpres 2024 selaku pihak termohon, KPU memberikan alat bukti tambahan. Afif mengatakan bukti itu sebagaimana dengan permintaan majelis hakim konsitusi di persidangan sebelumnya.

"Berupa formulir D.Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia," ujar Afif.