Bansos Pangan Jokowi Bikin Stok Beras Nasional Menipis

Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Bansos Pangan Jokowi Bikin Stok Beras Nasional Menipis

Media Indonesia • 16 February 2024 11:40

Jakarta: Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian menegaskan dampak dari penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kilogram (kg) beras yang dikucurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog berkurang.

Berdasarkan catatannya, stok beras di awal tahun 2024 mencapai 6,71 juta ton. Namun, akibat kebijakan pemerintah yang jor joran menggelontorkan bansos beras menjelang pencoblosan Pemilu 2024, membuat stok CBP kian menipis, harga beras pun kian meroket.

"Kaitan bansos dengan harga beras saat ini adalah karena pemerintah mengguyur bansos di awal tahun, sehingga membuat stok CBP di bulog sekarang menipis menjadi sekitar 1,18 juta ton," tuding Eliza saat dihubungi Media Indonesia, dikutip Jumat, 16 Februari 2024.

Eliza menyampaikan dengan rata-rata kebutuhan konsumsi beras nasional sebesar 2,5 juta ton per bulan, stok awal beras nasional yang mencapai 6,71 juta ton dianggap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga panen raya di bulan depan. Namun, faktanya, pada bulan ini terjadi kelangkaan stok beras premium di sejumlah ritel modern.

"Semestinya dengan stok beras awal 2024 yang lebih tinggi dari 2023, kebutuhan beras bisa cukup sampai panen raya di Maret. Tapi, kan sekarang, stoknya hanya sekian. Pemerintah pun tidak mampu menjaga stabilisasi harga beras," jelas Eliza.

Baca juga: Jokowi Yakin Dalam Waktu Dua Minggu Masalah Beras Terselesaikan
 

Pengendalian stok beras pemerintah cuma 10%


Adanya kelangkaan stok beras di pasaran, kata pengamat pertanian itu juga disebabkan oleh minimnya porsi pengendalian pemerintah terhadap stok beras.

Eliza mencatat 90 persen distribusi beras dikendalikan oleh perusahaan swasta yang berasal dari masyarakat, penggilingan beras, dan korporasi. Pemerintah hanya mengendalikan sekitar 10 persen dari total volume perberasan nasional.

"Dengan hanya porsi 10 persen, memang tidak akan cukup besar intervensinya. Harga dikendalikan oleh swasta," jelas Eliza.
 
(INSI NANTIKA JELITA)

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Husen Miftahudin)