Dorong PPATK Telusuri Aliran Dana Korupsi Pertamina, Sahroni: Harus Diungkap

Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusut aliran dana korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga mencapai Rp968,5 triliun selama 2018-2023.  Aliran dana tersebut harus diungkap.

“PPATK harus segera turun tangan lacak aliran dana uang mega, super korupsi ini. Selama 5 tahun, uang itu mengalir ke mana saja? Siapa saja pihak-pihak yang menikmati uang tersebut? Harus diungkap," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat, 7 Maret 2025.

Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu meyakini korupsi Pertamina melibatkan banyak pihak. Keterlibatan berbagai pihak tersebut harus diungkap.

"Karena ini benar-benar korupsi besar yang pastinya melibatkan banyak pihak, dari hulu ke hilir. Jadi kasus ini memang ngeri-ngeri sedap, tapi harus diungkap,” ungkap dia.
 

Baca juga:  Jaksa Agung: Tak Ada Intervensi di Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak

Legislator asal daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III itu berharap langkah ini dapat membantu penegak hukum untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan oleh aksi korupsi tersebut. Sebab, nilai kerugian akibat praktik culas tersebut sangat besar.

“Karena ini hampir Rp1 kuadriliun, sisa umur hidup para tersangka pun tidak cukup untuk menebus semua kerugian dan dampak yang ditimbulkan itu. Sebatas penjara badan tidak akan menyelesaikan persoalan. Uang negara harus dipulihkan dan dikembalikan untuk kepentingan rakyat, itu yang terpenting,” sebut dia.

Sahroni berharap pengusutan kasus korupsi pengelolaan minyak mentah Pertamina Patra Niaga ini dapat dilakukan hingga tuntas. Semua pelaku yang terlibat harus diseret ke meja hijau.

“Pengusutan kasus Pertamina Patra Niaga ini harus tegas dan tuntas. Seperti saat Kejagung mengusut kasus-kasus kakap lainnya, semua tersangka harus diseret dan bertanggung jawab,” ujar dia.