Kemendagri Dorong Daerah Perkuat Pendapatan Asli

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai menjadi langkah strategis memperkuat kemandirian fiskal.

Dorongan ini disampaikan kepada pemerintah daerah di Provinsi Maluku dalam rapat koordinasi bersama kabupaten/kota setempat. Pertemuan bertema Strategi dan Sinergi dalam Era Baru Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah itu digelar secara hybrid, yang dikutip, Kamis, 14 Agustus 2025.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menjelaskan pembagian daerah ke dalam tiga kategori fiskal: kuat, sedang, dan lemah. Daerah dengan PAD lebih tinggi dibandingkan dana transfer pusat masuk kategori kuat, sedangkan daerah lemah sangat bergantung pada bantuan pusat.
 

Baca juga: Bapenda Kota Malang Tegaskan Tak Ada Penaikkan PBB di Perda Baru

“Berdasarkan data per 8 Agustus 2025, PAD Provinsi Maluku berada pada angka 26,88 persen. 73,12 persen tergantung pada pemerintah pusat,” jelas Maurits.

Maurits memaparkan, penguatan PAD di Maluku dapat ditempuh lewat kemudahan perizinan usaha dan peningkatan realisasi belanja daerah untuk merangsang pertumbuhan sektor swasta. Ia juga menekankan perlunya regulasi yang jelas, peta jalan, serta program kerja yang konsisten dijalankan.

“Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan pertama regulasi yang meliputi Perda, Perkada dilanjutkan penyusunan SOP, Peta Jalan dan Program Kerja. Kedua, Komitmen yang konsisten dalam hal ini Pemda harus menciptakan dan membentuk komitmen yang sama dengan seluruh Stakeholder terkait, baik Pemda, DPRD, Forkopimda dan Masyarakat,” tegas Maurits.

Ia menambahkan, koordinasi dan kolaborasi antardaerah, peningkatan kapasitas SDM berbasis digital, penyediaan sarana prasarana secara bertahap, serta sosialisasi kebijakan kepada pegawai dan masyarakat merupakan langkah yang tak kalah penting. Menurutnya, integritas dan efisiensi pengelolaan anggaran menjadi kunci pembangunan berkelanjutan di Maluku.