Lebih dari 220 Legislator Inggris Desak PM Starmer Mengakui Negara Palestina

London: Tekanan terhadap Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer semakin meningkat setelah lebih dari 220 anggota parlemen menandatangani surat yang mendesaknya untuk secara resmi mengakui negara Palestina pada 26 Juli 2025.

Melansir BBC, surat tersebut ditandatangani oleh politisi dari sembilan partai, termasuk 131 anggota Partai Buruh, pemimpin Liberal Demokrat Sir Ed Davey, mantan menteri Partai Konservatif Kit Malthouse, dan Sir Edward Leigh, anggota parlemen tertua dari Partai Konservatif.

Surat itu menyebut bahwa pengakuan Inggris atas kedaulatan Palestina akan menjadi langkah penting dan simbolis menuju solusi dua negara yang berkelanjutan.

"Pengakuan akan mengirim pesan kuat bahwa kami mendukung hak-hak rakyat Palestina, bahwa mereka tidak sendiri, dan bahwa mereka perlu mempertahankan harapan akan jalan menuju perdamaian dan keamanan yang abadi," ujar anggota parlemen dari Partai Buruh Sarah Champion, yang juga menjadi ketua Komite Pembangunan Internasional dan penggagas surat tersebut.

Desakan tersebut datang setelah Prancis menyatakan komitmennya untuk mengakui Palestina sebagai negara dalam beberapa bulan ke depan. Dalam pernyataan, setelah panggilan darurat dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ketua CDU Jerman Friedrich Merz, Starmer mengatakan bahwa pengakuan negara Palestina harus menjadi bagian dari "rencana yang lebih luas" yang mengarah pada solusi dua negara.

"Pengakuan negara Palestina harus menjadi salah satu langkah dalam peta jalan tersebut. Saya tidak ragu soal itu," kata Starmer.

"Tapi itu harus menjadi bagian dari rencana lebih luas yang pada akhirnya menghasilkan solusi dua negara dan keamanan jangka panjang bagi warga Palestina dan Israel," tambah Starmer.

Pada hari yang sama, Starmer juga menyampaikan bahwa pemerintah Inggris akan "menggunakan semua cara" untuk menyalurkan bantuan makanan dan evakuasi medis darurat bagi anak-anak Palestina.

"Krisis kemanusiaan ini harus segera diakhiri," ujarnya dalam sebuah unggahan di X.

Dalam pernyataan video yang dirilis, Starmer menyebut Inggris akan ikut berperan dalam pengiriman bantuan udara ke Gaza setelah Israel menyetujui rencana tersebut.
 

"Kami sedang bekerja sama secara intensif dengan otoritas Yordania untuk mengirimkan bantuan Inggris lewat udara ke Gaza," ujarnya.

Pernyataan bersama dari pemimpin Inggris, Prancis, dan Jerman juga menekankan bahwa ketiga negara siap mengambil langkah lebih lanjut untuk mendukung gencatan senjata segera dan proses politik menuju perdamaian yang abadi.

Pernyataan tersebut mengkritik keras pemerintah Israel dan menuntut agar pembatasan terhadap aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza segera dicabut.

Surat ini muncul di tengah tekanan internasional yang terus meningkat terhadap Israel, terutama setelah lebih dari 1.000 warga Palestina dilaporkan tewas saat mencoba mendapatkan bantuan pangan selama dua bulan terakhir. Kantor HAM PBB menyebut sebagian besar korban terbunuh saat mencoba menjangkau lokasi distribusi bantuan.

Sebanyak 139 negara di dunia saat ini telah mengakui negara Palestina secara resmi. Tahun lalu, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia secara bersama-sama mengambil langkah diplomatik tersebut sebagai upaya menekan Israel untuk menghentikan agresinya di Gaza.

Di Parlemen Inggris sendiri, dukungan terhadap pengakuan negara Palestina bukan hal baru. Pada 2014, House of Commons telah meloloskan mosi yang menyerukan pengakuan negara Palestina berdampingan dengan Israel. Mosi tersebut disahkan dengan dukungan mayoritas besar meski bersifat tidak mengikat.

Sebulan sebelumnya, sekitar 60 anggota parlemen juga menandatangani surat kepada Menteri Luar Negeri David Lammy, serta 110 anggota lainnya menandatangani mosi parlemen dengan isu serupa. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam dukungan lintas partai terhadap solusi dua negara yang adil dan damai.