Infrastruktur Harus Dipastikan Siap Hadapi Longsor Selama Mudik

Jakarta: Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi menyoroti aspek krusial untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan masyarakat selama mudik lebaran. Salah satu poin utamanya adalah kebijakan perpanjangan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) sebelum dan sesudah lebaran untuk mengurangi kepadatan arus balik.

Hal itu disampaikan Teguh saat mengikuti kunjungan kerja (kunker) spesifik meninjau kesiapan infrastruktur transportasi menghadapi arus mudik Lebaran 2025 di Stasiun Kereta Api dan Jalan Tol Cipularang, Bandung. 

"Langkah ini menegaskan pentingnya sosialisasi serta koordinasi dengan pemangku kepentingan agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan mereka dengan baik, termasuk dalam hal pembelian tiket untuk menghindari kepadatan pada hari tertentu," kata Teguh melalui keterangan tertulis, Jumat, 14 Maret 2025.

Politikus Partai NasDem itu juga menyoroti potensi kendala yang dipengaruhi cuaca selama musim mudik. Berdasarkan peta yang dipaparkan Kementerian Pekerjaan Umum dan hasil Rapat Kerja dengan BMKG, diprediksi curah hujan masih tergolong menengah hingga tinggi pada Maret hingga April, terutama saat arus mudik berlangsung.

"Kondisi ini memerlukan perhatian ekstra, terutama terkait kesiapsiagaan infrastruktur untuk menghadapi kemungkinan bencana seperti longsor dan banjir," ungkap dia.
 

Baca juga:  3,4 Juta Kendaraan Diprediksi Melintas Tol Tangerang-Merak Selama Arus Mudik dan Balik

Dia mengingatkan kejadian longsor di jalur Kereta Api Makassar-Parepare yang terjadi pada Desember lalu saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Kejadiang tersebut mengakibatkan layanan kereta terhenti lebih dari sepuluh hari. 

"Maka saya meminta agar jalur kereta api di Sulawesi Selatan masuk dalam daftar pantauan khusus, mengingat dalam data yang ada saat ini, hanya terdapat 148 lokasi di Jawa dan 83 lokasi di Sumatera, tanpa memasukkan Sulawesi Selatan," sebut dia.

Legislator asal Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu juga menegaskan perlunya komunikasi dan koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan lainnya. Hal itu diperlukan untuk memastikan langkah mitigasi yang lebih baik agar insiden serupa tidak terulang.

Selain itu, Teguh menyoroti inovasi digital dalam pengelolaan mudik, khususnya aplikasi Nusantara Hub. Teknologi tersebut berfungsi untuk mengintegrasikan data penyelenggaraan mudik gratis, memantau arus perjalanan, serta mengoordinasikan layanan transportasi. 

"Dengan aplikasi ini, diharapkan kapasitas program mudik gratis dapat dioptimalkan dan mengurangi potensi kursi kosong akibat fenomena double booking. Saya nilai aplikasi ini sebagai langkah strategis yang harus disosialisasikan secara luas agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara maksimal," ujar dia.