AS Sepenuhnya Salahkan Hamas Atas Serangan Mematikan Israel di Gaza

New York: Amerika Serikat secara tegas menyalahkan Hamas atas dimulainya kembali serangan udara Israel ke Gaza yang menewaskan ratusan warga Palestina. Melansir The Times of Israel (ToI) pada Selasa, 18 Maret 2025, Duta Besar Sementara AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dorothy Shea, menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa tanggung jawab penuh atas dimulainya kembali pertempuran di Gaza "sepenuhnya ada pada Hamas."

Shea mengatakan bahwa Hamas "secara konsisten menolak setiap proposal dan tenggat waktu yang diajukan dalam beberapa minggu terakhir, termasuk proposal jembatan untuk memperpanjang gencatan senjata setelah Ramadan dan Paskah untuk memberi waktu negosiasi kerangka kerja bagi gencatan senjata permanen."

Hamas menolak memperpanjang fase pertama gencatan senjata dan tetap bertahan pada ketentuan awal dari kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani pada 19 Januari 2025, yang mengharuskan Israel untuk menarik pasukan sepenuhnya dari Gaza dan mengakhiri perang secara permanen sebagai imbalan atas pembebasan sandera yang masih hidup.

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak untuk mematuhi ketentuan tersebut dan bersikeras bahwa perang tidak akan berakhir sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan sepenuhnya.

Israel menolak untuk melakukan pembicaraan serius mengenai fase kedua dari kesepakatan yang seharusnya dimulai pada 3 Februari 2025. Sebagai gantinya, Israel mendorong perpanjangan fase pertama melalui pelepasan sandera tambahan.

Shea juga menolak tuduhan bahwa Israel dengan sengaja menargetkan warga sipil Palestina dalam serangan di Gaza. "IDF menyerang posisi Hamas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Hamas terus menggunakan infrastruktur sipil sebagai tempat peluncuran serangan, dan Amerika Serikat mengutuk praktik ini, sebagaimana juga seharusnya dilakukan oleh pihak lain," kata Shea.

Shea menegaskan bahwa Presiden Donald Trump telah memperingatkan Hamas bahwa mereka harus segera membebaskan sandera atau akan menghadapi "konsekuensi berat."

"Presiden Trump telah memperjelas bahwa Hamas harus segera membebaskan sandera atau mereka akan membayar harga yang mahal, dan kami mendukung langkah Israel selanjutnya," tambah Shea.

Shea juga menuding Iran berada di balik ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, negara-negara di kawasan tersebut memiliki "peluang bersejarah" untuk membangun kembali stabilitas di Timur Tengah.
 

Baca Juga: Sekjen PBB Terkejut dengan Serangan Israel yang Mematikan ke Gaza

"Hubungan yang lebih kuat antara Israel dan negara-negara tetangganya menawarkan alternatif yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di kawasan ini," kata Shea.

Dalam pertemuan Dewan Keamanan yang sama, Kepala Kantor Urusan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, mengatakan bahwa penduduk Gaza kembali terjebak dalam "ketakutan total" akibat serangan Israel yang terjadi semalam.

"Ketakutan terburuk kami telah menjadi kenyataan. Serangan udara kembali terjadi di seluruh Jalur Gaza. Ada laporan ratusan orang tewas... dan sekali lagi, rakyat Gaza hidup dalam ketakutan," kata Fletcher.

Fletcher juga menyoroti pemblokiran bantuan ke Gaza sejak 2 Maret 2025 sebagai respons atas penolakan Hamas untuk memperpanjang fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata.

"Pemblokiran total terhadap bantuan penyelamatan jiwa, barang-barang pokok, dan kebutuhan dasar akan berdampak buruk bagi rakyat Gaza yang sangat bergantung pada aliran bantuan yang stabil," kata Fletcher.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut bahwa warga Gaza sedang menghadapi "tingkat penderitaan yang tidak dapat ditoleransi" akibat pembaruan serangan Israel ke Gaza.

"Sayangnya, kita menyaksikan situasi di mana rakyat Palestina mengalami penderitaan yang tidak dapat ditoleransi akibat serangan udara yang telah menewaskan ratusan orang," kata Guterres.

Guterres mengatakan bahwa komunitas internasional harus menekan Israel dan Hamas untuk mematuhi tiga poin utama: menghormati gencatan senjata sepenuhnya, memastikan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan membebaskan semua sandera tanpa syarat.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, juga menyatakan keterkejutannya atas serangan tersebut.

"Ini akan menambah tragedi di atas tragedi," kata Turk.

"Mimpi buruk ini harus segera diakhiri," tambahnya. Turk menyebut bahwa 18 bulan kekerasan telah membuktikan bahwa "tidak ada solusi militer untuk krisis ini."

"satu-satunya jalan ke depan adalah penyelesaian politik yang sesuai dengan hukum internasional. Penggunaan kekuatan militer oleh Israel hanya akan menambah penderitaan rakyat Palestina yang sudah hidup dalam kondisi bencana kemanusiaan," ujar Turk.

"Para sandera harus segera dibebaskan tanpa syarat. Semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang harus segera dibebaskan tanpa syarat. Perang ini harus berakhir secara permanen," tegas Turk.