Ketua Dewan Pers: Krisis Kepercayaan Dapat Menghambat Budaya Filantropi

Jakarta: Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengungkapkan terhambatnya filantropi di Indonesia karena krisis kepercayaan publik, serta minimnya transparansi terhadap masyarakat. Dia mencontohkan saat ini kegiatan diskusi yang diselenggarakan mahasiswa berbeda dengan zamannya ketika masih berkuliah.

Diskusi saat ini, kata dia, sering diwarnai dengan prasangka politik ketimbang pembahasan-pembahasan yang lebih ilmiah. Pada 1980-an, ketika dirinya aktif di kalangan mahasiswa, diskusinya yang diselenggarakan lebih ilmiah dan tidak langsung masuk ke ruang negara.

"Tapi sekarang kumpul-kumpul diskusi timbul prasangka, ini kelompok mana ya? Ini supporter siapa ya? Jadi saling curiga. Jadi trust itu berkurang. Bicaranya pun tidak leluasa dan tak lama kemudian, dia sudah jadi komisaris di sana, dia staf ahli di sana," kata Komaruddin dalam kegiatan FIFest 2025 di Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025.

Kurangnya kepercayaan membuat siapa saja tidak memiliki semangat, pesimis, serta meragukan inisiatif apa pun, termasuk dalam hal filantropi. Dia mengatakan filantropi sebenarnya merupakan budaya yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Begitu pun dengan lahirnya negara Indonesia yang tak terlepas dari kedermawanan masyarakat.

Ketika keberlanjutan dan perkembangan budaya filantropi itu terhambat oleh kepercayaan, lanjut dia, yang perlu dibangun adalah akuntabilitas. Dalam hal itu, pemerintah memiliki peran yang penting.

"Secara kultural filantropi ini sangat luar biasa, tetapi kita membutuhkan satu pendekatan struktural. Tanpa dibarengi dengan pembangunan struktural dan institusional, ekosistem filantropi itu sulit akan besar," ucap Komaruddin.

Indonesia sebenarnya memiliki contoh sukses dalam kedermawanan. Salah satunya adalah beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sebab, pemerintah ikut terlibat secara ekosistem dengan hasil yang memuaskan.

Kunci keberhasilan, lanjut dia, adalah dukungan pemerintah sehingga secara struktural bisa berkembang. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan pemerintah yang bersih dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terbangun.

"Saya yakin, budaya filantropi, semangat membayar pajak dan membayar zakat akan tinggi sepanjang disampaikan secara akuntabel dan profesional," tutur Komaruddin.