Puan Minta Pemerintah Tak Tutup Mata Soal Pengoplosan Gas Subsidi

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani prihatin atas kasus pengoplosan gas subsidi yang kembali ditemukan di tiga titik di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Pemerintah tak boleh menutup mata atas kejahatan terhadap rakyat kecil ini. 

"Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pengoplosan gas bersubsidi adalah kejahatan terhadap rakyat kecil yang tidak boleh dianggap remeh," kata Puan melalui keterangan tertulis, Kamis, 12 Juni 2025.

Menurut Puan, praktik ilegal tersebut bukan hanya merugikan negara. Praktik tersebut juga dinilai mengancam keselamatan jutaan warga yang menggunakan gas subsidi untuk kebutuhan rumah tangga.

"Tabung yang dimodifikasi secara ilegal bisa meledak kapan saja, dan risikonya ditanggung ibu-ibu di dapur, anak-anak, dan keluarga di rumah yang menggunakan tabung gas bersubsidi sehari-harinya. Termasuk para pedagang kecil,” imbuh cucu Proklamator RI Sukarno itu. 

Puan menyebut kasus ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat subsidi yang ditujukan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, kebijakan subsidi justru dikorupsi oleh oknum tak bertanggung jawab yang mencari untung dengan membahayakan nyawa masyarakat.

Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah menindak tegas.  Eksekutif diminta tidak hanya reaktif setelah kejadian terungkap. 

“Pengoplosan gas subsidi sangat mengancam keselamatan rakyat. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Dan penegak hukum harus tegas dalam mengusut kasus ini,” tegas perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR tersebut.
 

Baca juga:  Polri Bongkar Oplosan Gas Elpiji 3 Kg di Sidoarjo, Negara Merugi hingga Rp7,9 Miliar

Puan menilai akar masalah kasus pengoplosan gas bersubsidi terletak pada rapuhnya sistem pengawasan lintas sektor. Mulai dari distribusi Pertamina, pengawasan Kementerian ESDM, hingga deteksi dini oleh aparat penegak hukum di lapangan.

"Kalau bisa sampai ada anjing penjaga di gudang pengoplos, itu artinya mereka sudah merasa nyaman beroperasi. Artinya juga, pengawasan kita terlalu longgar, atau bahkan ada pembiaran," sebut dia.

Puan juga mendesak adanya reformasi total dalam pengawasan LPG subsidi. Hal itu bisa dilakukan dengan pemanfaatan teknologi pelacakan, dan transparansi data distribusi hingga tingkat pengecer. 

Untuk itu, Puan mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang bisa merespons cepat dugaan penyimpangan program gas bersubsidi tersebut. Ia meminta praktik-praktik nakal pengoplosan gas bersubdisi segera diakhiri.

“Kalau tidak segera diperbaiki, praktik seperti ini akan terus menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap kebijakan subsidi, dan yang paling dirugikan adalah rakyat kecil," tutupnya.

Sebelumnya, polisi menggerebek tiga lokasi pengoplosan gas subsidi di Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Selasa, 10 Juni 2025. Dari lokasi, polisi menyita ratusan tabung gas ukuran 12 dan 3 kilogram (kg). 

Sayangnya dari tiga lokasi tersebut, tidak ada pelaku yang bisa ditangkap. Mereka diduga sudah mengetahui kedatangan petugas. Pasalnya, para pelaku atau pengoplos gas subsidi sengaja memelihara anjing untuk menjaga gudang pengoplosan.