Guyuran Insentif Pemerintah Diyakini Tak Akan Bebani APBN

Depok: Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi menilai langkah pemerintah meluncurkan enam paket insentif ekonomi, tidak akan banyak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, guyuran insentif yang diberikan kepada masyarakat tersebut justru menjadi langkah pemerintah yang lebih matang dalam melakukan realokasi anggaran negara ke dalam pos yang lebih produktif.

"Ini kan sudah inline dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi. Pengalihan anggaran dari yang non produktif menjadi produktif," ucap Fithra dalam sebuah diskusi di Sumitro Institute, Depok, Minggu, 1 Juni 2025.

Pada kuartal pertama tahun ini, lanjut dia, merupakan masa realokasi anggaran terkait dengan efisiensi anggaran pemerintah. "Sedangkan kuartal kedua menjadi masa spending dan diharapkan memiliki dampak yang betul-betul signifikan dan tepat sasaran," harap Fithra.

Diketahui, pemerintah berencana meluncurkan enam paket insentif untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi stimulus bagi konsumsi rumah tangga selama libur sekolah.

Keenam stimulus tersebut ialah diskon transportasi umum saat libur sekolah, diskon tarif tol untuk kendaraan pribadi di musim liburan, diskon 50 persen tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 volt ampere (VA).

Berikutnya, tambahan bantuan sosial yakni sembako dan pangan untuk 18,3 juta penerima, bantuan subsidi upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan guru honorer dan terakhir diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi perusahaan padat karya.
 

Baca juga: Buruh: Diskon Listrik hingga BSU Cuma Dua Bulan, Pemerintah Lagi Senang Bercanda!

(Ilustrasi. Foto: fahum.umsu.ac.id)
 

Tak akan berdampak jika tanpa eksekusi tepat

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menekankan keberhasilan enam paket stimulus ekonomi sangat bergantung pada pelaksanaan yang tepat dan terkoordinasi.

Hal ini penting agar dampaknya benar-benar nyata pada kuartal II dan III, yang merupakan periode krusial dalam upaya memulihkan pertumbuhan ekonomi tahun ini.

"Efektivitas program perlu disertai eksekusi yang tepat waktu dan terkoordinasi secara baik agar dampaknya benar-benar terasa," ujar Shinta kepada Media Indonesia, Senin, 26 Mei 2025.

Pemerintah, sambung Shinta, juga perlu memastikan stimulus ini menjangkau kelompok ekonomi menengah. Kelompok ini memiliki kontribusi signifikan terhadap konsumsi domestik, namun kerap kali terabaikan dalam pemberian dukungan.

Perlu dicatat selama periode 2019-2024, jumlah kelas menengah mengalami penurunan cukup drastis, yaitu sebesar 9,5 juta orang. "Selain itu, pemberian insentif kepada pelaku usaha, terutama di sektor padat karya, perlu diperluas dan dipercepat," jelas Shinta.

Bentuk dukungan tersebut, katanya, dapat berupa insentif fiskal di berbagai sektor, kemudahan perizinan dan deregulasi, serta akses pembiayaan yang lebih terjangkau.
(INSAN SUARDI)