Wamendagri: Konsep Aglomerasi Solusi Tangani Sampah dan Kemacetan

Kabupaten Tangerang: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengatakan konsep aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) menjadi solusi penting menyelesaikan masalah sampah dan kemacetan setiap daerah.

"Konsep aglomerasi bila dilakukan dengan pendekatan sektoral akan memberikan solusi yang lebih konkret. Karena otoritas, pembiayaan dan pemilik proyek (project owner) sudah jelas sejak awal," kata Bima di Tangerang, dilansir dari Antara, Rabu, 29 April 2026.

Menurut dia, selama ini masalah sampah dan kemacetan menjadi kendala yang sangat sulit terpecahkan selama bertahun-tahun. Masalah ini juga menjadi salah satu isu atau persoalan yang kerap menyulitkan kepala daerah.

"Mulai dari banyaknya tawaran vendor dengan beragam teknologi, sulitnya mencari lahan, hingga penolakan warga," kata dia. 

Namun, lanjut dia, pemerintah sedang mengoptimalkan dan mempercepat program pembangunan pengelolaan sampah energi listrik (PSEL) dan Local Service Delivery Improvement Project (LSDP).

"Kalau LSDP ini yang dibantu oleh World Bank, ini skalanya lebih menengah-kecil dan fokus sebetulnya kepada tata kelola," ujar dia.

Bima menyatakan selain sampah, permasalahan kemacetan menjadi tantangan setiap daerah untuk dapat menyelesaikannya. Namun, kata dia, pentingnya pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi di kawasan Jabodetabekpunjur guna meningkatkan konektivitas antarwilayah.

"Ini tantangan berat seperti kemacetan, tapi insyaallah bisa selesai bersama-sama," kata dia.

Sampah daerah

Sementara itu, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan dalam konsep aglomerasi ini aspek penting yang harus dilakukan untuk menangani masalah sampah setiap daerah.

Menurut dia, permasalahan yang dihadapi di semua daerah ini juga menjadi bagian penting yang harus dibicarakan sebagai mencari solusi bersama.

"Kita di daerah harus juga bisa respons dengan program aglomerasi ini. Jadi yang pertama kita mengadakan pertemuan diskusi tentang tata kelola pemerintahan dan fungsi melayani masyarakat antardaerah," kata dia.

Maesyal mengatakan semua daerah yang masuk dalam Jabodetabekpunjur harus bisa merespons dengan cepat melalui kolaborasi antarsektoral.

Setiap Kabupaten/Kota yang berdampingan diminta bisa bersama-sama saling mendukung untuk pembangunan sesuai dengan program yang sudah ditentukan.

"Sesuai dengan kebijakan Presiden, bahwa pemerataan pembangunan harus dilakukan di semua desa. Tumbuh kembang ekonomi rakyat itu harus dari desa, dari 'bottom-up' (bawah ke atas)," kata dia.