Rekrutmen Manajer Koperasi Desa Diminta Jaga Transparansi

Jakarta: Pembukaan formasi 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) disambut positif. Namun, proses rekrutmen tersebut diminta dilakukan secara profesional dan transparan guna menghindari praktik distribusi kekuasaan atau politisasi kebijakan.

“Pembukaan puluhan ribu formasi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) patut diapresiasi sebagai langkah pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa. Namun, jangan sampai kebijakan ini menjadi alat politik di mana posisi ini diisi oleh orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berkuasa atau kader partai tertentu,” ujar anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam di Jakarta, dikutip Minggu, 26 April 2026.
 

Mufti menegaskan bahwa koperasi desa harus tetap menjadi alat ekonomi rakyat. Ia meminta standar manajerial yang ketat diberlakukan agar manajer yang terpilih nantinya benar-benar memiliki kemampuan mengelola koperasi modern serta menjaga akuntabilitas keuangan di tingkat lokal.

“Proses rekrutmen harus memenuhi unsur keadilan dan dilakukan dengan transparan, melalui standar profesional yang ketat. Kalau ini sampai terjadi (politisasi), maka koperasi desa bukan lagi alat ekonomi rakyat, tapi berubah menjadi alat distribusi kekuasaan,” ucap dia.

Selain isu transparansi, Mufti juga mengingatkan pemerintah agar tidak meninggalkan masyarakat desa yang sudah lebih dulu berjuang merintis KDMP sejak awal. Ia berharap ada kebijakan afirmatif bagi mereka yang telah bekerja menyiapkan administrasi dan operasional dasar di desa, meski sebelumnya tanpa kepastian insentif.

“Pemerintah membuka peluang kerja, itu baik. Tapi juga harus menjaga perasaan rakyat. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk memperkuat desa justru melukai mereka yang selama ini sudah bekerja tanpa kepastian. Pemerintah wajib memprioritaskan orang-orang yang sudah lebih dulu berjuang untuk KDMP,” ungkap Mufti.


Ilustrasi - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Foto: Dok. Istimewa.

Lebih lanjut, ia mendorong agar 30 ribu manajer KDMP serta 5.476 formasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang direkrut dengan skema PKWT BUMN ini benar-benar terhubung dengan ekonomi riil. Menurutnya, keberhasilan koperasi sangat bergantung pada keterikatan pengelola dengan masyarakat setempat serta kemampuannya dalam mempermudah akses pupuk hingga distribusi pasar.

“Banyak program desa gagal bukan karena konsepnya buruk, tapi karena orang yang menjalankan tidak punya keterikatan dengan masyarakat. Negara harus cerdas membangun standar profesional tanpa memutus mata rantai perjuangan masyarakat desa yang sudah berjibaku dari awal,” jelas Mufti.