Pemkot Jaksel Manfaatkan Teknologi Mitigasi Banjir untuk Pantau Tinggi Air

Jakarta: Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan memanfaatkan teknologi mitigasi banjir (flood control system) untuk memantau ketinggian air saat musim hujan. Teknologi tersebut merupakan salah satu upaya dalam pengendalian banjir.

"Pemanfaatan teknologi Flood Control System melalui integrasi kamera pengawas (CCTV) untuk memantau ketinggian air secara real time atau nyata," kata Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) dan Legislator DPRD DKI Jakarta dari Dapil Jakarta Selatan di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis, 25 Juni 2026.

Langkah lain untuk mengendalikan banjir, antara lain pembangunan embung dan situ, pembuatan sumur resapan, hingga pelaksanaan kerja bakti massal membersihkan saluran dan sungai.

Ilustrasi banjir. Dok. Medcom

Penanganan Parkir Liar dan Pengelolaan Sampah

Terkait parkir liar, pihaknya sudah meminta Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan agar berkolaborasi dengan berbagai pihakuntuk menindak tegas dan memperkuat patroli terpadu.

"Saya minta Suku Dinas Perhubungan bersama unsur terkait untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku parkir liar untuk menciptakan efek jera dan menjaga ketertiban ruang publik," ucap Syafrin.

Dia juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pemilahan dan Pengelolaan Sampah dari Sumber.

"Seluruh komponen masyarakat sudah harus menerapkan pemilahan dan pengelolaan sampah, mulai dari lingkungan perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, hingga rumah tangga," kata Syafrin.

Kolaborasi Lintas Sektor

Terkait kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, Syafrin menginginkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan perhatian serius terhadap program padat karya sebagai upaya mengantisipasi dampak ekonomi global maupun domestik.

"Proses rekrutmen harus dilakukan secara transparan tanpa adanya praktik titipan atau intervensi pihak tertentu," ucap Syafrin.

Syafrin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di wilayah Jakarta Selatan. Dia mengatakan pertemuan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi ruang untuk mempererat komunikasi dan menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan demi kemajuan Jakarta Selatan.

"Masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan jika masih mengedepankan ego sektoral atau bekerja sendiri-sendiri. Kita harus bekerja dalam satu ekosistem melalui kolaborasi lintas sektoral," ucap Syafrin.

Dia menilai forum tersebut menjadi sarana dialog yang jujur dan solutif guna memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai isu strategis, mulai dari bidang pemerintahan, hukum dan ketertiban umum, hingga kesejahteraan masyarakat, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keagamaan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyampaikan pemerintah perlu tetap mengedepankan pendekatan yang tegas, namun humanis dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Pemerintahan boleh bersikap tegas, tetapi harus tetap humanis. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, ada tiga prinsip utama yang harus dikedepankan, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan," kata Wibi.

Wibi menambahkan DPRD DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Jakarta Selatan yang lebih humanis dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.