Respons Dinamika Global, Pemerintah Alihkan Anggaran Perjadin hingga Rp130,2 Triliun

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritas-isasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga (K/L).
 
Hal ini sebagai respons atas kondisi dinamika geopolitik global di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah yang menekan stok minyak mentah dunia dan secara nasional.
 
"Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas (perjadin), rapat, belanja non operasional, dan kegiatan seremonial," ungkap Airlangga dalam konferensi pers terkait 'Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global saat ini' secara virtual, Selasa, 31 Maret 2026.
 
Airlangga melanjutkan, pengalihan anggaran belanja K/L ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra.
 
Adapun potensi prioritas-isasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini sekitar Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
 
"Pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran," papar Airlangga.
 

Baca juga: Airlangga: Stok BBM Aman, Stabilitas Fiskal Terjaga

(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
 

Pastikan stok BBM aman dan stabilitas fiskal terjaga

 
Di sisi lain, Airlangga memastikan kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Hal ini ditekankan Airlangga di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga minyak mentah dunia.
 
"Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga," tegas Airlangga.
 
Ia menambahkan, di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang adaptif, resiliensi, dan tangguh.
 
"Situasi ini bukan lah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien," tutur dia.
 
Meski demikian, di tengah meningkatnya kondisi geopolitik dan konflik di Timur Tengah, pemerintah langsung melakukan mitigasi dan antisipasi terkait perkembangan dan dinamika global. Ini sesuai dengan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
 
"Memanfaatkan momentum ini, (pemerintah) melakukan transformasi dan perubahan. Program kebijakan ini disebut dengan delapan butir transformasi budaya kerja nasional ditambah dengan kebijakan energi," urai Airlangga.