Perguruan Tinggi Kelola Tambang Tuai Kritik, Puan: Belum Apa-apa Sudah Curiga

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani meminta agar tak menaruh curiga perihal wacana perguruan tinggi yang diberikan izin pengelolaan tambang. Wacana itu tertuang dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). 

"Jadi jangan belum apa-apa kita saling curiga," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.

Puan mengatakan DPR akan membuka ruang diskusi terbuka perihal wacana tersebut. Ketua DPP PDI Perjuangan itu harap terdapat titik temu supaya revisi beleid tersebut bermanfaat dan tidak menuai polemik.

"Kita sama-sama bicarakan bersama dulu, poin apa yang nantinya semoga ada jalan tengah, titik temu, supaya ini nantinya bermanfaat bagi masyarakat," ujar Puan.
 

Baca juga:  Rencana Izin Tambang ke Perguruan Tinggi Dikritik

Dia harap revisi UU Minerba nantinya diharapkan tak hanya bermanfaat bagi perguruan tinggi. Namun, masyarakat luas yang dapat merasakan manfaatnya.

"DPR akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, apakah itu perguruan tinggi, apa kemudian masyarakat, untuk mendengar aspirasinya yang kami harapkan ya UU ini nantinya bukan hanya akan bermanfaat bagi universitas atau perguruan tinggi tersebut, tapi bermanfaat bagi masyarakat," ucap Puan.

Sebelumnya, revisi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menuai kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Mereka menolak keras rencana DPR memberikan izin kampus mengelola tambang.

"Kami menolak dengan keras keterlibatan atau pemberian hak atau akses dalam rancangan undang-undang perubahan minerba kepada perguruan tinggi," kata Deputi Eksternal Eksekutif Nasional WALHI, Mukri Friatna, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Dirjen Minerba, MUI, PUI hingga WALHI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025.