KPK Dituduh Sewenang-wenang, Hakim Diminta Cabut Status Tersangka Hasto

Jakarta: Kubu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan petitumnya dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai melakukan tindakan yang sewenang-wenang.

“Menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal,” kata Pengacara Hasto, Maqdir Ismail di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2025.

Maqdir meminta majelis hakim membatalkan semua produk hukum yang sudah dikeluarkan KPK terkait kasus Hasto. Itu, berupa surat perintah penyidikan, dan berkas larangan bepergian ke luar negeri.

Permintaan itu merujuk kepada pelepasan status tersangka untuk Hasto. Majelis diminta bijak, dan kubu Politikus PDIP itu akan membawa bukti dalam persidangan praperadilan, nanti.

“Dinyatakan tidak sah dan memerintahkan kepada termohon untuk mengembalikan pada keadaan semula dalam tempo 3x24 jam sejak putusan ini dibacakan,” ucap Maqdir.
 

Baca juga:  Praperadilan Hasto, Pengacara Protes Sprindik Bocor Jelang Natal

Sebelumnya, Hasto mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dari KPK. Dia terseret kasus dugaan suap dalam proses PAW anggota DPR yang juga menjerat buronan Harun Masiku.

“PN Jakarta Selatan pada hari Jumat, tanggal, 10 Januari 2025, telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI,” kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto melalui keterangan tertulis, Jumat, 10 Januari 2025.

Gugatan Hasto tertuang dalam perkara nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Djuyamto menjadi hakim tunggal dalam praperadilan tersebut.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah menetapkan sidang perdana untuk gugatan itu yakni pada 21 Januari 2025. Namun, KPK saat itu tidak hadir, dan sidang dijadwalkan ulang menjadi 5 Februari 2025.