Kapolri Diminta Lebih Tegas Berantas Premanisme

Jakarta: Ratusan advokat pembela antipremanisme atau disebut Tumpas, mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, untuk bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka diterima Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada.

Adapun kedatangannya meminta Polri memberantas aksi premanisme yang masih marak terjadi. Menurut mereka, selama ini Polri kurang tegas dan kurang maksimal dalam penuntasan keberadaan premanisme.

"Sehingga, kita mengatakan, atau Tumpas mengatakan, premanisme ini merajalela. Jadi Pak Kabareskrim mengatakan, dia komit, bahkan Kapolri mengatakan betul-betul ini atensi kami untuk memberantas atau menyikat daripada para premanisme ini," kata advokat Saor Siagian usai bertemu Kabareskrim di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 5 Mei 2025.

Saor menuturkan suda banyak ulah yang dilakukan premanisme itu. Bahkan, aksi premanisme disebut telah mengancam ketenangan, kekhawatiran masyarakat, hingga mengancam perekonomian Indonesia.
 

Baca: Sahroni: Negara Tak Boleh Kalah dari Preman dan Ormas

Saor mengatakan aksi premanisme juga mengancam para jurnalis ketika meliput dalam sebuah acara. Maka itu, mereka berdiskusi dengan Kabareskrim Komjen Wahyu Widada supaya menegakkan hukum dan menindak tegas pelaku premanisme hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu.

"Bahkan kalau boleh dimulai daripada pimpinan-pimpinan daripada preman ini apakah dia individu? Apakah dia dalam berbentuk badan? Yaitu misalnya ormas, atau yayasan, atau bahkan kita bilang ada juga yang coba-coba memakai seragam daripada aparatur negara, apakah itu LSM? Apakah itu polisi? Apakah itu tentara? Harus diusut tuntas," ungkap Saor.

Saor melanjutkan ancaman yang dilakukan premanisme membuat para investor lari dari Indonesia. Karena tidak adanya kepastian hukum. Oleh karenanya, 100 lebih advokat dari berbagai elemen organisasi disebut terpanggil untuk mendorong kepolisian dan pemerintah supaya memutuskan dan menekankan negara tidak boleh kalah dengan para premanisme.

"Ya, negara harus hadir, dan kita mengatakan bahwa satu-satunya yang dipersenjatai, atau yang negara mempersenjatai aparat penegak hukumnya, polisi adalah menuntas, tidak ada alasan. Oleh karena itu, kita titip kepada Kapolri, melalui Kabareskrim, advokat adalah mitra, bahwa kami akan bergandengan tangan," imbuhnya.