PLN IP Dongkrak Pengembangan Energi Panas Bumi

Jakarta: PLN Indonesia Power (PLN IP) menegaskan komitmennya sebagai penggerak utama pengembangan energi baru terbarukan, khususnya panas bumi untuk mendukung akselerasi transisi energi nasional. Ini sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dari Kementerian ESDM.

Sebagai satu-satunya subholding PT PLN (Persero) yang mengelola pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), PLN IP memiliki posisi kunci dalam pengembangan geothermal nasional. Melalui anak usahanya, PLN Indonesia Geothermal, perusahaan berkomitmen memperkuat portofolio pembangkitan berbasis panas bumi serta memperluas proyek pengembangannya di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami memandang panas bumi sebagai tulang punggung transisi energi di Indonesia. Dengan kapasitas teknis dan infrastruktur yang kami miliki, serta peran PLN Indonesia Geothermal sebagai key player PLTP di Tanah Air, kami siap mengoptimalkan potensi yang ada,” ujar Direktur Utama PLN IP Edwin Nugraha Putra dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Mei 2025.

Lebih lanjut Edwin menjelaskan selama lima tahun terakhir, PLN Indonesia Geothermal berhasil menghasilkan energi hijau sebesar 5,6 GWh yang setara dengan pengurangan emisi karbon sebanyak 4.760 ton CO2e.

"Tak hanya itu, pengembangan juga diperluas ke bisnis derivatif serta penggunaan teknologi efisiensi tinggi untuk memastikan keberlanjutan operasi," ungkap dia.
 

Baca juga:  Kebut Akselerasi Transisi Energi, PLN Indonesia Power Siap Implementasi RUPTL 2025-2034

(Ilustrasi PLTP. Foto: Dok PLN IP)

Pengembangan potensi EBT lain

Selain panas bumi, PLN Indonesia Power juga siap mengembangkan berbagai potensi EBT lainnya seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta membuka ruang kolaborasi investasi melalui inisiatif Hijaunesia dan Hydronesia.

“Dengan peran strategis tersebut, PLN Indonesia Power terus bertransformasi menjadi penggerak utama dalam pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung tercapainya target Net Zero Emission (NZE) pada 2060,” ujar dia.

Dalam RUPTL terbaru mencanangkan pembangunan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 Gigawatt (GW) dalam kurun waktu 2025 hingga 2034. Dari jumlah tersebut, sebanyak 76 persen atau 52,9 GW akan berasal dari energi terbarukan dan storage, menunjukkan arah kebijakan yang kuat menuju pengurangan emisi dan pemanfaatan sumber daya energi bersih.

Untuk panas bumi, pemerintah mengalokasikan kapasitas sebesar 5,2 GW, dengan target pencapaian kapasitas terpasang 0,9 GW hingga 2029. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan energi terbarukan seperti panas bumi harus menjadi prioritas pembangunan nasional ke depan.