DPR bakal Kaji Pelarangan Liputan Sidang Live hanya Pemeriksaan Saksi

Jakarta: Komisi III DPR akan mengkaji aturan soal pelarangan liputan sidang live di pengadilan hanya untuk pemeriksaan saksi. Aturan terkait pelarangan liputan tanpa izin pengadilan itu termaktub dalam draf Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan hal itu akan dibahas bersama Dewan Pers, Persatuan Pewarta Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Forum Pimpinan Redaksi (Pimred). Pembahasan akan dilaksanakan pada rapat dengar pendapat umum (RDPU).

"Apakah, misalnya, yang tidak boleh disiarkan secara langsung itu adalah hanya dalam acara pemeriksaan saksi," kata Habiburokhman kepada Metrotvnews.com, Kamis, 27 Maret 2025.

Komisi III DPR, kata dia, ingin menerima masukan soal pengaturan persidangan yang ideal secara live, apakah hanya terkait pemeriksaan saksi yang dilarang. Sementara itu, agenda seperti pembacaan dakwaan, eksepsi, putusan sela, tuntutan, dan vonis memungkinkan dilakukan secara live.

"Pleidoi, kemudian tuntutan, dan putusan tetap bisa disiarkan secara live, sehingga tidak mengganggu, jalannya pemeriksaan saksi. Nah, ini yang akan kami diskusikan dengan teman-teman wartawan, ya," ujar Habiburokhman.