Pemindahan Rp200 Triliun Dana Pemerintah dari BI ke Himbara Punya Landasan Kuat

Jakarta: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan kebijakan pemindahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) milik pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Negara (Himbara), sah secara hukum dan memiliki landasan kuat dalam peraturan perundang-undangan.
 
Menurutnya, mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025. Dalam aturan tersebut, Menteri Keuangan diperbolehkan memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari rekening Bank Sentral ke bank umum mitra pemerintah.
 
"Tidak ada keraguan, semuanya dilandasi aturan perundang-undangan. Kalau efektivitasnya masih diperdebatkan, itu bagian dari public policy yang wajar dikritisi," kata Misbakhun dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu, 21 September 2025.
 
Misbakhun menilai, langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa justru memberi sinyal positif ke pasar. Injeksi dana tersebut, sambung dia, dapat memperkuat posisi likuiditas perbankan, khususnya Himbara dan berdampak pada penguatan harga saham perbankan di pasar modal.
 
"Paling tidak, kebijakan ini menjawab isu kelangkaan likuiditas di pasar yang selama ini jadi perhatian pengamat," jelas dia.
 

Baca juga: Guyur Bank Rp200 Triliun, Menkeu Purbaya Waspadai Potensi Kredit Fiktif

(Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dok Istimewa)
 

Purbaya diharap punya desain fiskal yang kredibel

Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti tantangan besar lain yang harus dihadapi Purbaya, yaitu mewujudkan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar APBN ke depan dapat mencapai zero defisit. Ia menyatakan hal itu sulit diwujudkan tanpa peningkatan tax ratio yang saat ini masih di bawah 10 persen.
 
"Kalau penerimaan pajak terus di bawah target, defisit APBN akan sulit ditutup. Apalagi beban bunga utang kita per tahun hampir Rp800 triliun dengan tingkat imbal hasil surat utang yang masih tinggi, sekitar 6–7 persen, bahkan lebih tinggi dibanding negara ASEAN lainnya," papar dia.
 
Karena itu, Misbakhun optimistis kepercayaan internasional terhadap Indonesia terus menguat berkat diplomasi Presiden Prabowo. Ia berharap, Purbaya dapat mendesain kebijakan fiskal dan moneter yang kredibel untuk memperkuat posisi Indonesia di mata global.
 
"Sebagai koordinator KSSK, Pak Purbaya punya peran besar menjaga stabilitas sistem keuangan bersama BI, OJK, dan LPS. Saya yakin akan banyak ide baru yang lahir untuk mendukung visi dan misi Presiden Prabowo Subianto," kata Misbakhun.